Tinjau Penerima Bantuan RTLH, Disperkim Tegaskan Tidak Ada Pemotongan Dana

SEMARANG (Asatu.id) – Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Ali melakukan tinjauan langsung ke salah satu penerima bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Rabu (12/12).

Tinjauan tersebut menyusul adanya informasi adanya pemotongan dana bantuan RLTH oleh salah seorang warga penerima bantuan.

“Kami melakuakn tinjauan ke lapangan untuk melakukan pengecekan terkait kabar informasi tersebut. Dan saat ini semua berjalan normal, belum opname. Dan intinya disini kami akan membayar rekanan sesuai dengan nominal yang sudah dikeluarkan. Jadi kalau yang diterima hanya senilai Rp 7 juta seperti yang sudah diberitakan, ya kami akan bayar sejumlah nominal itu,” Katanya, usai melakukan tinjauan di salah satu rumah penerima bantuan RTLH.

Ali menjelaskan program bantuan RTLH tidak diterima oleh penerima bantuan dalam bentuk uang, melainkan dari total Rp 15 juta, di bagi menjadi dua, yakni untuk tenaga pekerja bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sebesar Rp 2,5 juta, dan sebesar Rp 12,5 juta dikelola oleh rekanan dalam bentuk bahan material, termasuk potongan PPN sebesar 10 persen.

“Jadi yang diterima oleh penerima bantuan itu hanya Rp 2,5 juta, itu pun untuk tenaga pekerja yang merenovasi rumah tersebut, sementara sisanya dalam bentuk material. Dan itu pengawasannya sangat ketat,” ungkapnya. Ia menyadari dengan dana Rp 2,5 juta untuk membayar upah tukang, sangat memungkinkan masih kurang. Hanya saja, bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan. Dengan begitu, diharapkan ada swadaya masyarakat untuk membantu proses rehab rumah, sehingga pembangunan bisa maksimal.

“Dengan besaran Rp 2,5 juta kami menyadari masih sangat kurang, namun diharapkan program ini dapat mendorong warga seitarya untuk melakukan bantuan swadaya, sehingga perbaikan dapat berjalan dengan lancar,” ungkapnya.Sementara itu, dari data Disperkim Kota Semarang tahun 2018 terdapat 10.489 unit rumah yang tidak layak. Melalui APBD 2018 sudah tertangani sebanyak 500 rumah. Adapun dari bantuan Coorporate Social Responsibility (CSR) tertangani 100 unit. Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah tertangani 326 unit. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 400 unit.

“Jadi todal tahun 2018 ini ada sekitar 1.161 unit RTLH sudah tertangani,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Warga di Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara mengeluhkan adanya indikasi pemotongan dana bantuan RTLH. Dari total bantuan sebanyak Rp 15 juta, warga penerima bantuan mengaku hanya menerima bantuan untuk material sebanyak Rp 7 juta dari sisa pemotogan 10 persen dan onkos tukang sebesar Rp 2,5 juta. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *