Supriyadi : Desakan PAW Sovan Haslin P, Selesaikan Terlebih Dahulu Melalui Mahkamah Partai

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi angkat bicara terkait dengan desakan DPD PAN Kota Semarang kepada DPRD untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas mantan kadernya, Sovan Haslin Pradana.

Menurut Supriyadi, permasalahan tersebut harusnya diselesaikan terlebih dahulu secar internal melalui mahkamah partai.

“Kita sifatnya normatif, dan harusnya sebelum mendesak DPRD untuk melakukan PAW harusnya ada penyelesaian secara internal. Mekanisme itu itu harus dilewati terlebih dahulu,” katanya, Minggu (3/12).

Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, pihaknya menghargai langkah hukum yang ditempuh oleh Sovan Haslin P yakni dengan mengajukan gugaatan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Ia juga berharap antara DPD PAN dan Sovan Haslin P untuk mengikuti putusan gugatan yang menyebut kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu.

“Selama ini Sovan tidak ada persoalan apa-apa terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Supriyadi juga menegaskan berkaitan dengan desakan PAW, dirinya akan berkoordinasi dengan anggota fraksi PAN yang juga sekaligus ketua DPD PAN Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPD PAN Kota Semarang Bidang Pengkaderan, Syaikhul Azhar mendesak DPRD Kota Semarang untuk mempercepat proses PAW Sovan Haslin Pradana yang telah dipecat dari partai sejak Mei 2018 lalu.

Selain putusan pengadilan, DPD PAN Kota Semarang juga sudah mengirimkan surat usulan pengganti antar waktu (PAW) atas anggota DPRD komisi A, Sovan Haslin Pradana sesuai dengan ketentuan.

“Kami akan mengawal terus putusan ini. Sesuai ketentuan dalam waktu 14 hari belum ada jawaban maka partai akan bersikap,” tegas Azhar.

Sementara Sovan menilai keputusan DPD PAN yang memecat dirinya sebagai kader merupakan langkah gegabah dan tidak sesuai prosedur kepartaian. Menurutnya, sebelum dan sesudah dinyatakan dipecat, belum pernah diklarifikasi terkait tuduhan yang jadi alasan pemecatan.

“Semua tuduhan yang jadi dasar pemecatan tak ada bukti dan seakan subjektif. Tindakan ini kami nilai tidak tepat,” imbuhnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *