DPD PAN Desak DPRD Kota Semarang Percepat PAW Kadernya yang Dipecat

SEMARANG (Asatu.id) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Semarang mendesak DPRD Kota Semarang segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi mantan kadernya, Sovan Haslin Pradana, yang telah dipecat dari keanggotaan partai sejak Mei 2018 lalu.

Pemecatan keanggotaan Sovan Haslin P juga dipertegas dengan keputusan dari Pengadilan Negeri Semarang yang tidak mengabulkan gugatan Sovan Haslin P atas pemecatan dirinya.

Sebelumnya, Sovan Haslin Pradana melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Semarang atas dasar keputusan DPD PAN Kota yang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tetap sebagai anggota PAN melalui SK Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/091/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPD PAN Kota Semarang Bidang Pengkaderan, Syaikhul Azhar mengatakan setelah adanya putusan incracht dari pengadilan, pihaknya langsung mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Kota Semarang untuk menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sudah tidak ada lagi upaya hukum dalam persoalan ini. Kami juga mengirimkan surat usulan Penggantian Antar Waktu atas Sovan sesuai dengan ketentuan yang ada,” katanya, Kamis (29/11).

Azhar mengatakan pihaknya akan terus mengawal putusan tersebut, sehingga berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

“Kami akan mengawal terus putusan ini. Sesuai ketentuan dalam waktu 14 hari belum ada jawaban, maka partai akan bersikap,” tandasnya.

Sebelumnya diinformasikan, Sovan Haslin Pradana dipecat oleh DPD PAN Kota Semarang. SK pemecatan dikeluarkan berdasarkan ART PAN bab XIV Pasal 60 ayat 1 dan ayat 3 dan Peraturan Partai No 9 Tahun 2016 tentang Hubungan Partai dengan Fraksi PAN mengenai kewajiban berkontribusi ke partai.

Sebelum dipecat dari partainya, DPD PAN Kota Semarang pada tanggal 18 September 2017 telah menerbitkan surat peringatan pertama, karena wakil rakyat periode 2014-2019 ini tidak disipilin mengikuti kegiatan dan rapat-rapat kedewanan di DPRD Kota Semarang.

Surat peringatan kedua juga sudah dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2017. Surat tersebut diterbitkan karena Sovan Haslin Pradana mengindahkan surat peringatan pertama, dan tidak melaksanakan program partai terkait dengan KTA dan penyerahan data anggota partai sesuai putusan partai.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *