Musim Kampanye, Bawaslu Diminta Lebih Cermat Awasi Kepala Daerah

SEMARANG (Asatu.id) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta lebih cermat dalam mengawasi para kepala daerah khususnya di musim kampanye saat ini. Hal itu berkaitan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo perihal diperbolehkannya kepala daerah terlibat langsung dalam Pemilu 2019.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro menandaskan, pernyataan Mendagri sebenarnya tidak perlu disampaikan, terlebih lagi disampaikan secara langsung. Sebab kepala daerah yang akan melakukan kampanye sudah ada regulasinya dan diatur dalam UU Pemilu, PKPU, dan Peraturan Bawaslu.

“Salah satu aturan untuk kepala daerah yaitu harus izin cuti saat kampanye di hari kerja. Karena itu kami mempertanyakan pernyataan Mendagri. Menurut kami ini bias dan sangat politis, seakan memberi celah kebebasan. Bagaimana jika nantinya kepala daerah berlomba-lomba memenangkan calon tertentu?” kata Sriyanto.

Menurut politisi Gerindra ini, belum pernah ada pejabat kementerian yang secara terbuka menyatakan kepala daerah boleh terlibat dalam proses pemilu meski sudah ada regulasi yang mengatur. Terutama sejak dilakukannya pilkada langsung tahum 2005.

Pernyataan Mendagri disebut Sriyanto sebagai hal yang mrngkhawatirkan dan tidak profesional. Sebab imbasnya kepala daerah akan semakin aktif dalam mengampanyekan calon tertentu dengan menggerakkan kekuasaan yang dimiliki.

Terkait dengan itu, Sriyanto meminta Bawaslu dan masyarakat untuk lebih cermat dalam melakukan pantauan. Lantaran bisa jadi kepala daerah akan menggerakkan ASN di bawahnya maupun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya.

Sekretaris DPD Partai Gerindra itu juga mengomentari cukup banyaknya ASN yang ditengarai tidak netral pada Pemilu serentak 2019. Sejak masa kampanye Pemilu 2019, 23 September, lanjut Sriyanto, sudah ada delapan kasus dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN di beberapa kabupaten/kota di Jateng.

”Sekali lagi saya mengingatkan dan mendorong Bawaslu untuk secara ketat melakukan ranah tugasnya, yakni mengawasi pelaksanaan pemilu serentak. Kalau ada ASN yang tak netral dan melanggar, BKD juga harus turun tangan,” pintanya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *