Ribuan Buruh Unjuk Rasa Tuntut Penetapan UMK Rp 2,8 Juta

SEMARANG (Asatu.id) – Ribuan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Semarang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Semarang, Senin (19/11) sore.

Dalam aksinya, mereka menuntut Walikota Semarang Hendrar Prihadi untuk segera menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sebesar Rp 2,8 juta.

Sementara sebagai dampak dari aksi tersebut, Jalan Pemuda sempat mengalami kelumpuhan, di mana sebagian ruas jalan dikuasai para pendemo.

Salah satu koordinator unjuk rasa, Sukirman mengatakan, dalam aksinya pihaknya memiliki dua tuntutan buruh kepada Walikota Semarang. Yakni menolak PP Nomor 78 Tahun 2015 dan meminta Walikota Semarang segera menetapkan pengajuan UMK ke Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp 2,8 juta (naik 25 persen).

“Aksi ini diikuti beberapa perkumpulan serikat atau aliansi buruh. Kami sepakat tidak mau menerima peraturan apa pun yang merugikan buruh. Dan kami menuntut agar UMK tebesar Rp 2,8 juta segera ditetapkan,” ujar Sukirman.

Sementara Joko Purwanto, peserta demo mengatakan, kebutuhan hidup sekarang sangatlah besar. Dengan upah buruh yang tak sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), akan memperberat kehidupan para buruh. Apalagi dia melihat, pemerintah sekarang tak punya keperpihakan pada buruh, dan justru condong berpihak kepada pengusaha.

“Tuntutan kami jelas, meminta UMK sebesar Rp 2,8 juta sesuai perhitungan serikat pekerja. Karena angka itu sudah dihitung dengan menyesuaikan KHL dan laju inflasi,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Pengupahan Kota Semarang mengajukan dua angka ke Walikota Semarang terkait dengan besaran UMK 2019. Hal ini mengingat tidak adanya titik temu dalam rapat membahas UMK 2019 yang dihadiri oleh Serikat pekerja dan Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo). (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *