Kolaborasi Perkuat Kemudahan Berusaha

SEMARANG (Asatu.id) – Perkembangan investasi di Jawa Tengah pada triwulan ketiga tahun 2018 ini telah mencapai 89 persen, dan sampai akhir tahun diperkirakan akan tercapai 100 persen.  Menurut Tim Reform Leader Academy (RLA) Jawa Tengah, yang merupakan peserta Diklat Lembaga Administrasi Negara angkatan XIII, kondisi iklim berusaha yang kondusif berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu terus didorong untuk menarik investasi ke Jawa Tengah.

Tim RLA Jawa Tengah yang terdiri dari Yunita S dari RSUD Margono, Ammy Rita Manalu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Riptieni dari Balai Labkes dan PAK Jawa Tengah, Heru Djatmika dari Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan, dan Agung Hikmati dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa pelaku usaha di Jawa Tengah kedepan akan sangat terbantu dalam memulai usaha melalui sistem perizinan secara terintegrasi bila kendala yang ada dapat teratasi segera.

“Implementasi PP nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, saat ini menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanannya di daerah, misalnya belum semua kementerian atau lembaga menetapkan norma, prosedur, standar dan kriteria teknis pada bidang atau sektornya”, ungkap Tim RLA Jawa Tengah yang diwakili oleh Riptieni, Sabtu (17/11).

Disamping itu SDM aparatur di daerah, khususnya pada sektor atau bidang umumnya masih belum siap, belum memahami sepenuhnya.  Juga masih terkendala sistem aplikasi perijinan yang belum terintegrasi, serta kondisi masyarakat atau pelaku usaha masih banyak yang belum mengenal sistem perizinan secara online.

“Sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kami rekomendasikan kepada Pemprov Jawa Tengah untuk percepat pelaksanaan perizinan melalui OSS di Jawa Tengah, yang bermuara pada kolaborasi para pemangku kepentingan (stakeholder) mengingat bahwa ini merupakan tugas besar yang menyangkut berbagai sektor sehingga perlu didukung bersama oleh berbagai pihak”, ungkapnya.

Upaya percepatan oleh Pemprov Jawa Tengah lanjut dia, melakukan harmonisasi regulasi lama dengan PP 24 tahun 2018 serta meningkatkan peran aktif satgas baik di provinsi maupun kabupaten untuk melakukan pengawasan perizinan.

“Hal lain yang tidak kalah penting adalah menyiapkan SDM aparatur  melalui berbagai kegiatan sosialisasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta upaya-upaya literasi  kepada masyarakat sehingga pemanfaatan aplikasi online ini segera dapat terlaksana secara luas dalam perizinan,” imbuhnya. (bud)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *