Jelang Penetapan UMK, Perwakilan Buruh Jateng Menghadap Gubernur

SEMARANG (Asatu.id) – Belasan perwakilan federasi serikat pekerja dan buruh, mendatangi Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah (Puri Gedeh), Minggu (18/11) sore.

Jelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), mereka meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan UMK berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Di hadapan gubernur, Sekretaris KSPN Jawa Tengah, Heru Budi Utoyo menyampaikan, pihaknya terus berupaya memperjuangkan upah layak untuk buruh.

Heru pun meminta gubernur tak menggunakan formula pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Karena, upah daerah yang sudah rendah akan jauh tertinggal dengan daerah lain. Jadi, kami ingin gubernur berani bersikap untuk buruh,” kata Heru Budi Utoyo mewakili rombongan.

Heru menjelaskan, formulasi yang layak semestinya berdasar survei KHL pada Desember 2018, ditambah prediksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dari penghitungan formulasi itu, diperoleh kenaikan upah rata-rata di Jawa Tengah 25 persen. (bud)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *