Nominal UMK 2019 Masih Tanda Tanya, Dewan Pengupahan Serahkan Dua Angka ke Walikota Semarang

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang Iwan Budi Setiawan (Arif/Asatu.id)

SEMARANG (Asatu.id) – Dewan Pengupahan Kota Semarang mengusulkan dua angka Upah Minimum Kota (UMK) 2019 ke Walikota Semarang. Hal ini mengingat tidak adanya titik temu dalam rapat penentuan besaran UMK 2019 antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja.

Terkait hal itu, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait dan mendorong Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang untuk segera memasukan usulan besaran UMK tersebut.

“Usulan itu nantinya akan menjadi pertimbangan Gubernur Jateng untuk selanjutnya ditetapkan, berapa UMK yang pas untuk Kota Semarang,” katanya, Kamis (15/11).

Lebih lanjut Hendi sapaan akrab Walikota Semarang itu mengungkapkan perlu adanya pembahasan bersama terkait dengan penentuan besaran UMK 2019. Selain itu, penentuan tersebut juga tetap harus mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) yang ada.

“Disitu jelas disebutkan bahwa tiap daerah dalam menentukan UMK harus mempertimbangkan aspek ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah tersebut,” katanya.

Sementara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang Iwan Budi Setiawan menjelaskan dalam rapat antara Apindo dengan Serikat Pekerja yang digelar beberapa waktu lalu tidak ada titik temu, yakni masing-masing memiliki besaran yang berbeda. Apindo mengusulkan besaran UMK 2019 sebesar Rp 2,49 juta, sementara Serikat Pekerja sebesar Rp 2,8 juta.

“Kami usulkan dua angka tersebut ke Pak Wali, untuk kemudian angka tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan Walikota sebelum nantinya diserahkan ke Gubernur Jateng,” katanya.

Iwan yang juga menjabat sebaga Ketua Dewan Pengupahan Kota Semarang itu menjalaskan munculnya dua angka yang berbeda antara Apindo dengan Serikat Pekerja lantaran masing-masing pihak memiliki dasar penghitungan yang berbeda. Apalagi selisih dari kedua angka tersebut sangat jauh.

“Karena tidak ada titik temu kami sepakat untuk mengusulkan kedua angka tersbut. Dengan tetap mengedepankan prosedur dan tahap yang sesuai dengan aturan yang ada,” ungkapnya.

Sementara Gubernur Jewa Tengah sendiri akan mengumumkan besaran UMK seluruh Kabupaten/Kota secara serentak pada tanggal 21 November 2018 mendatang.  (bud)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *