Komisi A DPRD Jateng Soroti Banyaknya Keluhan soal Pelaksanaan Tes CPNS

SEMARANG (Asatu.id) – Komisi A DPRD Jateng menyoroti pelaksanaan PelaksanaanSeleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS tahun anggaran 2018. Masalahnya, seleksi yang menggunakan sistem Computer Assited Test (CAT) pada pelaksanaan menyisakan sejumlah polemik.

“Pelaksanaan SKD CPNS 2018 banyak yang molor dan sistem passing grade terlalu tinggi,” kata Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat saat rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), di Semarang, Senin (12/11).

Seperti diketahui, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS tahun anggaran 2018 dengan sistem Computer Assited Test (CAT) usai diselenggarakan beberapa hari lalu. Provinsi Jawa Tengah membuka sebanyak 1.926 formasi. Ratusan ribu pelamar memperebutkan formasi yang terbagi di 15 instansi.

Akibat molor dan sistem passing grade terlalu tinggi itu, komisi yang membidangi masalah pemerintahan memandang perlu untuk mengundang BKD Provinsi Jateng guna dimintai penjelasan mengenai persoalan maupun pencapaian dari seleksi CPNS dengan sistem CAT.

Fuad Hidayat mengapresiasi kinerja BKD Jateng yang telah menyelenggarakan tes CPNS dengan sistem CAT. Namun, lanjutnya, banyaknya aduan harus segera ditangani sesegera mungkin agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Kami mengapresiasi kinerja BKD, mengingat jumlah pelamar cukup tinggi. Banyaknya keluhan berkaitan dengan pelaksanaan tes tersebut, kami minta sebisa mungkin cepat dtangani dan menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaran tes tahun depan,” ujar legislator F PAN itu.

Sementara  anggota Komisi A, Samsul Bahri menilai banyak keluhan soal tes CPNS menjadi acuan miss komunikasi antara peserta dan penyelanggara. Di sisi lain, passing grade terlalu tinggi juga menjadi kendala peserta ujian CPNS yang berlomba-lomba mendapat skor tertinggi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Jateng M Arif Irwanto mengatakan instansinya hanya menjalankan peraturan pelaksanaan tes CPNS dari pusat, yaitu BKN dan Kemenpan. T ermasuk di dalamnya penentuan skor passing grade.

“Soal keluhannya, kami sudah buatkan posko tersendiri untuk menangani semua aduan terkait pelaksanaan CPNS,” paparnya.

Penentuan jumlah passing grade sendiri merupakan hasil kajian BKN, Kemen PANRB, dan tim ahli gabungan dari berbagai perguruan tinggi. Standarisasini bertujuan agar output penerimaan PNS betul-betul berkualitas.

Dari sejumlah pengaduan yang masuk ke posko, keluhan terbanyak masalah tidak lolosnya peserta saat  seleksi administrasi. Hasil yang didapat sementara 1.926 instansi yang dibuka ada 62 yang kosong formasi, karena banyak peserta tidak memenuhi standar.  Sementar tes CAT CPNS untuk Provinsi Jateng baru lalu hanya mendapatkan hasil kurang dari 20% peserta yang bisa lolos seleksi SKD. Kondisi ini menjadi permasalahan, karena jumlah tersebut jauh di bawah standar yang diharapkan.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *