Pemkot Semarang Tingkatkan Pelayanan Publik

PUBLIC SERVICE : Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dalam International Public Service Forum 2018 digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu (7/11).

SEMARANG (Asatu.id) – Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala mengapresiasi upaya Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi terkait peningkatan pelayanan publik yang telah diupayakan Pemerintah Kota Semarang dalam beberapa tahun terakhir, Rabu (7/11).

Hal tersebut dikatakannya saat hadir dalam International Public Service Forum 2018 telah digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu (7/11).

Menurutnya salah satu alasan terbesar masyarakat bersikap apatis adalah karena belum ada SOP dalam pengelolaan pengaduan.

“18,1% masyarakat tidak percaya karena belum ada SOP yang jelas terkait pengelolaan pengaduan, dan saya rasa Semarang harus memberikan testimoni bagaimana soal SOP ini bisa dibereskan”, tuturnya.

Selain itu senada dengan Wapres Jusuf Kalla, Adrianus juga mengungkapkan jika ada fenomena meningkatnya kasus masyarakat yang tidak diberikan pelayanan, di saat kasus permintaan imbalan kepada masyarakat menurun.

“Saya rasa ini sama saja, ketika tidak ada imbalan maka tidak dilayani, saya rasa Public Complain harus digarap secara serius”, tegasnya.

Terkait hal tersebut, Hendi selaku Wali Kota Semarang menegaskan bila laporan yang masuk di Pemerintah Kota Semarang selalu dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kepala OPD setiap bulannya.

“Dulu laporan yang masuk ditindaklanjuti selama 15 hari, sekarang sudah berjalan tindak lanjut paling lama 5 hari, saya rasa ini dapat semakin memperkecil potensi terjadinya penyimpangan yang berlarut”, yakinnya .

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *