Perbedaan Kewenangan Dasari Banyaknya Perda di Jateng Periode Ini

SEMARANG (Asatu.id) – Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan Jateng dalam periode ini mencapai 30 hingga 40 Perda. Hal itu dikatakan Ketua Bapemperda DPRD Jateng Yudi Indras W saat menghadiri acara Prime Topic dengan tema “Mekanisme Pembentukan Perda di Ruang Bahana Hotel Noormas, Selasa (6/11).

Menurut Yudi, banyaknya jumlah Perda tersebut lantaran adanya laporan perundang-undangan pemerintah daerah yang terdapat perbedaan kewenangan. Menurutnya, banyak kewenangan di Undang-Undang nomer 23 tahun 2014 yang mengalami perubahan hingga total.

“Jangan kira DPR kok giat banget bikin Perda. Di undang-Undang 23 ini banyak hal yang mengacu pada kewenangan yang intinya kewenangan itu berbeda,” ujar Yudi.

Dicontohkannya, perubahan kewenangan tersebut misalnya perbahan kewenangan di kabupaten kota. Pendidikan tingkat SMA atau SMK yang dulu diampu oleh kabupaten kota tapi di UU 23 2014 itu menjadi kewajiban pemerintah kota maupun provinsi.

Hal itu lantaran berubahnya kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi mempunyai kewajiban dengan diberlakukannya UU 23 untuk turut menangani.

“Contohnya pendidikan, UU 32 di mana pendidikan itu di kabupaten kota ternyata provinsi. Padahal SMA, SMK dan pendidikan khusus itu masuk menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk bertanggungjawab. Bertanggungjawab ada perencanaan, anggaran, operasional yang ada di situ,” papar dia.

Yudi melanjutkan, hal semaca itu belum ada aturannya sehingga begitu banyak Perda yang dibuat. Hal itu tidak lepas dari keinginan bersama bahwa di semua sektor yang ada di Provinsi Jateng memiliki payung hukum atas berlakunya undang-undang.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *