Kabupaten/Kota Boleh Usulkan UMK Melebihi PP Sebesar 8,03 persen

SEMARANG (Asatu.id) – Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diperbolehkan mengusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melebihi peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 sebesar 8,03 persen.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat berkonsultasi terkait pengupahan dengan Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi di kantor DPRD Jateng, Selasa (30/10).
“Memang sudah ada PP yang mengatur, namun fakta di lapangan tidak bisa 100 persen menggunakan itu, pasti ada tarik ulur,” katanya.
Menurut dia, ada pengaturan-pengaturan di sejumlah daerah yang menggunakan formulasi berbeda. Meskipun berbasis PP nomor 78 tahun 2015, namun tidak semua daerah di Jateng dapat menggunakan formula itu.
“Misalnya di Batang, tentu tidak bisa menggunakan PP 78 itu. Di beberapa Kabupaten bahkan juga sudah ada kesepakatan antara Tripartitnya, mereka akan naik berapa persen. Kalau itu baik maka akan kami ambil,” tegasnya.
Sehingga lanjut Ganjar, dalam penetapan UMK nanti, meskipun berbasis pada PP namun dimungkinkan ada daerah yang kenaikannya melebihi 8,03 persen.
“Ada formulanya sendiri, meski standar formulanya PP, namun ada yang di atas dan di bawah, tapi prosentasenya tidak jauh, ya tipis-tipislah,” tambahnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *