Anugerah Pandu Negeri, Penghargaan untuk Pemerintah Daerah dan Pemimpin Inovatif

SEMARANG (Asatu.id)  – Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), Sigit Pramono menyampaikan, Anugerah Pandu Negeri diberikan pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terbaik, serta pemimpin inovatif yang telah berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio ekonomi melalui reformasi tata kelola yang amanah.

Ditambahkan, ada 548 pemerintah daerah yang dinilai, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Setelah melalui serentetan penilaian, terpilih 62 pemerintah daerah yang mendapat predikat baik, sangat baik, dan terbaik. Namun satu kabupaten dianulir karena tengah tersangkut kasus.

Pemprov Jateng termasuk yang mendapat penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Sangat Baik. Selain itu, Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah juga kembali mendapat penghargaan sebagai pemimpin inovatif, pada Anugerah Pandu Negeri 2018. Penyerahan penghargaan berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat (26/10) malam lalu.

Sigit menjelaskan, penilaian yang dilakukan meliputi aspek performance yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, dan breakthrough result (transformatif-inovatif).

Penilaian juga menyangkut aspek governance atau tata kelola, mulai tata kelola keuangan, pemerintahan, dan antikorupsi. Penilaian lainnya dari strategic innovation yang menjadi unggulan pemerintah daerah.

Menurutnya, tak ada kepentingan politik tertentu dalam penghargaan tersebut, mengingat lembaganya merupakan lembaga independen, dan pihaknya tidak meminta sponsor ke daerah yang akan diberi penghargaan.

Penilaiannya pun dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari kalangan birokrasi, profesional, akademisi, bankir, dan sebagainya.

“Kami tidak terafiliasi dengan partai mana pun. Kami juga tidak meminta sponsor kepada daerah-daerah. Ini kami lakukan supaya objektif, independen,” tegasnya.

Sigit mengungkapkan, melalui penghargaan tersebut diharapkan muncul calon-calon pemimpin, baik dari jalur politik, dinasti, dan sebagainya, yang lebih baik, menuju Indonesia yang semakin baik pula. Bisa jadi, bupati, wali kota, gubernur, akan menjadi presiden.

“Kami bukan penegak hukum, kami bukan KPK yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum. Kami memilih jalur untuk memberikan penghargaan yang tata kelolanya baik dan pembangunannya juga baik,” katanya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *