Persoalan DPT Ganda, Ganjar Sarankan KPU dan Kemendagri Duduk Bersama

SEMARANG (Asatu.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan agar pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kemendagri, serta dinas yang membidangi dukcapil, dapat duduk bersama dalam menentukan data yang dipakai pada Pemilu 2019 mendatang. Dengan begitu, diharapkan persoalan DPT ganda bisa diminimalisasi.

Diakui, data kependudukan penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah, salah satunya data kemiskinan. Melalui data tersebut, penyelenggara pemerintahan atau kepala daerah bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Pernyataan Ganjar disampaikan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Patra Convention Hotel, Rabu (12/9).

Gubernur menekankan agar peserta rakornas lebih meningkatkan keseriusannya dalam mengelola data kependudukan by name, by address, dan up to date.

Dia mengungkapkan bagaimana data kependudukan masih harus terus diperbaharui, dari pengalaman penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN/ SMKN beberapa waktu lalu. Saat itu, banyak masyarakat yang membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM) hanya untuk mendapat prioritas masuk sekolah yang diinginkan.

“Siapa yang bisa menyelesaikan ini, adalah data kependudukan, termasuk semua yang ngapusibisa diselesaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, proses perekaman KTP elektronik di Jateng saat ini sudah mencapai 99 persen dari total penduduk Jateng sebanyak 35.812.249 orang. Sementara untuk pemilikan akta kelahiran mencapai 95 persen. Capaian tesebut berkat inovasi dan kreativitas kabupaten/ kota yang ada di Jateng.

“Perekaman yang satu persen ini kita kebut. Kadang-kadang kita datang ke sekolah untuk merekam siswa yang mau masuk usia 17 tahun. Kadang-kadang kita ke kampus,” tandasnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *