Bambang Eko Purnomo : Komisi C akan Kaji Kenaikan Deviden BUMD

Bambang Eko Purnomo, Anggota Komisi C DPRD Jateng dan Ketua MPW Pemuda Pancasila Jateng 

SEMARANG (Asatu.id) – Komisi C DPRD Jateng akan mengkaji potensi kenaikan target dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jateng pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018.

“Berdasarkan realisasi dividen 10 BUMD per semester I yang mencapai 96,28 persen atau Rp 441,32 miliar, saya rasa dividen itu masih bisa dinaikkan lagi targetnya,” kata Anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo, di Gedung Berlian, Semarang, Senin (10/9).

Melihat hasil capaian tahun lalu sebesar 96,28 persen Bambang Eko Purnomo yang juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Jateng itu menilai dividen atau pembagian laba kepada pemegang saham masih berpotensi untuk dinaikkan.

”Kami (Komisi C-red) akan mengkaji lagi perolehan deviden 10 BUMD Jateng. Besaran deviden itu saya kira masih bisa ditingkatkan, sehingga potensi kenaikan target dividen itu bisa masuk pada anggaran perubahan  APBD Jateng 2018,” ujarnya.

Bambang mengakui pencapaian 96,28 persen pada semester I itu jauh lebih tinggi dari target 50 persen di tengah tahun. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jateng cukup bagus dan tidak terpengaruh dengan inflasi maupun nilai tukar.

Kendati demikian, Bambang mengingatkan pengelola BUMD jangan berlela-leha dan berpuas diri atas hasil capain tahun ini. “Semua BUMD harus bekerja keras untuk meningkatkan setoran dividen,” paparnya.

Sekadar uutuk diketahui, 10 BUMD milik Pemprov Jatim tahun lalu mampu menyumbang dividen hampir Rp 3 triliun.

Dalam rakor pengendalian pelaksanaan APBD Jateng disebutkan sejumlah BUMD yang berhasil merealisasikan dividen 100 persen target. PT Bank Jateng sebesar Rp 341,13 miliar dari target pada APBD Murni Rp 333 miliar yang dinaikkan pada APBD perubahan Rp 341,13 miliar. PT SPJT Rp 20,9 miliar dari target APBD Murni Rp 20,3 miliar dan naik menjadi Rp 20,9 (APBD-P). Sedang yang melampaui target PT Jamkrida Rp 3,04 miliar (110,76%), PDAB Tirta Utama Rp 3,3 miliar (100,47%) dan PT SPHC Rp 7,2 miliar (103,18%).

Sementara PD BPR BKK realisasinya Rp 61,69 miliar (89,41%) dan PD CMJT Rp 4 miliar (61,64%). Dua BUMD belum menyetor dividen karena masih menunggu bagi hasil dari kantor Pusat, yakni PT Askrida (Rp 4,8 miliar) dan PT KIW (Rp 3 miliar). Dan satu BUMD belum ditarget dividen lantaran status lahannya masih dalam sengketa hukum.

“Kami akan teliti detail potensi dividen yang bisa dinaikkan untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan 2018,” katanya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *