Pemkot Semarang Bebaskan PBB Senilai Rp 12,5 Miliar

SEMARANG  (Asatu.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp 12,5 miliar. Wajib pajak (WP) yang dibebaskan tersebut adalah PBB yang nilai jual objek pajak (NJOP)-nya di bawah Rp 130 juta.

“Jumlah wajib pajak di Kota Semarang yan dibebaskan membayar PBB sebanyak 161 ribu. Mereka dibebaskan lantaran NJOP-nya di bawah Rp 130 juta,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Saryono.

Saryono mengatakan, jumlah WP yang dibebaskan tersebut merupakan 34% dari total wajib pajak yang ada di Semarang.

“Pengurangan PBB sebesar Rp 12,5 miliar dari total sekitar 30 persen wajib pajak Kota Semarang, yang nilai tanah dan bangunannya kurang dari Rp 130 juta,” jelas Saryono, baru-baru ini.

Dia mengakui pengurangan ini jelas mempengaruhi pendapatan pajak Pemkot Semarang, kendati demikian Bapenda tetap memiliki upaya khusus dalam mencapai target pendapatan pajak.

“Kami akan genjot pendapatan daerah dari sektor pajak. Kami harus bekerja keras agar pendapatan pajak dapat sesuai dengan kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik di Kota Semarang,” ujarnya.

Dalam menentukan besar pajak, kata Saryono, upaya yang dilakukan Bapenda berupa penilaian individu (PI) atau penilaian ulang (PU), sehingga nantinya muncul pembaharuan data izin mendirikan bangunan (IMB).

“Kita melakukan updating. Misal rumah tipe 36 m2 jadi 100 m2. Meski kehilangan 11,5 meter per segi, tapi di sisi lain kita menambah pemasukan pajak dengan kenaikan NJOP,” terangnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *