Wali Kota Hendi Tak Ingin Tutup Lokalisasi Jika Cuma Ajang Seremonial

Foto: Dok Humas Pemkot Semarang

SEMARANG (Asatu.id) – Wali Kota Semarang Hendrar Prihdi tidak mau menutup lokalissi jika kebijakan itu cuma ajang seremonial saja.

“Penutupan itu jangan cuma sebagai seremoni saja, yang kemudian setelahnya para pelaku prostitusi justru berpotensi melakukan aktivitas serupa di tempat-tempat lain,” kata Hendrar Prihadi melalui rilis resmi Pemkot Semarang, Kamis (8/7).

Seperti yang diketahui, Kementrian Sosial telah mengeluarkan kebijakan ‘Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Pada 2019’ dengan mendorong seluruh stakeholder di daerah untuk dapat aktif terlibat mendukung target tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, tercatat 43 lokalisasi diharapkan bisa tutup selambat-lambatnya di 2019. Salah satunya adalah Resosialisasi Argorejo, Kota Semarang atau yang biasa dikenal dengan sebutan Lokalisasi Sunan Kuning.

Menurut Wali Kota Semarang yang diakrab disapa Hendi itu, tidak dapat dipungkiri bila dalam upaya penutupan lokalisasi, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dan harus ditangani secara komprehensif.

“Jika berkaca pada kebijakan Kementrian Sosial bahwa lokalisasi sudah harus dihapus dari Indonesia di 2019, maka Kota Semarang juga harus mengikutinya,” tegas Wali Kota Semarang yang juga politis PDI Perjuangan tersebut.

Menurut dia, sangat tidak elok jika dalam sebuah kota ada aktivitas prostitusi di dalamnya. “Kita tidak bisa serta merta menutup lokalisasi, karena di sana banyak persoalan ekonomi,” ujar Hendi saat melakukan diskusi terkait rencana tindak lanjut Resos Argorejo di Hotel Grasia, Semarang, Kamis (9/8).

Hendi mengatakan jika nantinya akan dilakukan penutupan, dirinya meminta agar dipastikan para pelaku prostitusi itu sudah siap dan terampil untuk melakukan aktivitas lain yang positif.

Tak hanya itu, pascapenutupan pun Hendi meminta agar segera disusun perencanaan yang matang untuk dapat segera merubah kawasan bekas lokalisasi tersebut nantinya agar menjadi trademark baru Kota Semarang dengan citra yang lebih positif.

“Intinya ini harus komprehensif dan menjadi tanggung jawab bersama, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung,” paparnya.

Dalam diskusi tersebut, Hendi menggandeng berbagai pihak, antara lain pendamping WPS Sunan Kuning, Yayasan Kalandara, KPA Kota Semarang, Yayasan Lentera Asa, Sokoguru Foundation, Forum Kota Sehat, Komisi Penanggulangan AIDS, SSR Aiisyiyah Kota Semarang, LBH Apik, LO IAC Semarang, Semarang Gaya Community, Komunitas Odha Ohidha Semarang, Kodim 0733 BS Kota Semarang, Polrestabes Semarang, Kementrian Agama, Kejaksaan Negeri, Pengurus Kompleks Sunan Kuning, serta sejumlah perwakilan Perguruan Tinggi di Kota Semarang. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *