WHO Indonesia akan Lakukan Penelitian soal AIDS di Jateng

SEMARANG (Asatu.id) – World Health Organization (WHO) Indonesia ingin menerapkan program penanggulangan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di daerah.

Untuk mendapatkan dukungan terhadap programnya, sekaligus mengetahui program pencegahan dan penanggulangannya di daerah, WHO Indonesia berkunjung ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Jumat (27/7).

Pada pertemuan di Gedung Berlian tersebut, rombongan WHO Indonesia dipimpin Tim Leader HIV IMS Hepatitis WHO Indonesia Tin Tin Sint.

Tim Leader HIV IMS Hepatitis WHO Indonesia Tin Tin Sint mengaku pihaknya konsen pada persoalan penyakit tersebut. “Kami datang ke DPRD Jateng untuk meminta dukungan dari parlemen dan stakeholder lainnya agar dapat menerapkan program penanggulangan AIDS di daerah. Program ini sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan RI,” papar Tin Tin Sint.

Menurut dia, Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah kasus AIDS yang tinggi di tingkat nasional. Berdasar data tersebut, pihaknya akan melakukan penelitian soal AIDS di Ibukota Provinsi Jateng.

“Hasil penelitian ini akan kami laporkan ke Kementerian Kesehatan untuk dibahas bersama,” katanya.

Di depan para wakil rakyat Jateng, Tin Tin menanyakan soal penyuluhan dan kader penyuluh di daerah untuk menanggulangi atau mencegahan penyebaran AIDS di Jateng. “Apakah ada kader-kadernya dan bagaimana soal anggaran penyuluhannya,” tanyanya,

Menanggapi pertanyaan tersebut, anggota Komisi E DPRD Jateng Adi Rustanto mengakui kasus penyakit AIDS cukup tinggi Jateng. Ia berharap WHO bisa terus memonitor perkembangan kasus AIDS di Jateng itu, sebagai bentuk dukungan/upaya penanggulangannya.

“Kalau bicara soal kemanusiaan, sepertinya WHO perlu terus melakukan monitoring ke daerah,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Soal kader pencegah virus HIV/ AIDS, perwakilan Dinas Kesehatan Jateng Edi menjelaskan pihaknya sudah meminta setiap puskesmas di Jateng untuk menyediakan kadernya. Mengenai aturan, beberapa daerah sudah menerbitkan mengenai penyelenggaraan kesehatan, yang di dalamnya mencakup persoalan anggaran.

“Di Kota Semarang ini sekitar 37 puskesmas sudah memiliki kader. Anggarannya, sebagian dari APBN sekitar Rp 472 juta dan Rp 370 juta dari APBD untuk pencegahan penyakit. Menurut saya, anggaran itu masih belum mencukupi,” kata Edi.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *