DPRD Jateng Nilai Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Belum Optimal

SEMARANG (Asatu.id) – Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak saat ini dinilai belum optimal, meski banyak program dan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk implementasi UU Perindungan Anak.

Sebagai bukti kongkrit adalah masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran, serta mudahnya anak mengakses konten pornografi. Fakta lain adalah masih adanya kasus perundungan (bullying) dan kekerasan seksual terhadap kalangan anak.

Penilaian itu disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid, saat menjadi narasumber dalam acara ‘Dialog bersama Parlemen’ dengan tema ‘Melindungi dan Menyejahterakan Anak’ di Hotel Quest Semarang, Senin (23/7).

Menurut Abdul Hamid, pihaknya sedang menunggu Pergub yang akan mengatur secara teknis pelaksanaan Perda tentang Persoalan Anak.

“Secara struktural, diharapkan implementasi pelaksanaan Perda itu akan ada tim pembina keluarga di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tim itu nantinya akan terjun langsung ke masyarakat. Pemprov sebagai koordinator dan pemkab/pemkot sebagai pelaksananya,” kata politisi PKB itu.

Perda itu, lanjut Abdul Hamid, merupakan peraturan baru yang akan mengatur tentang kekeluargaan, hak asuh anak, dan perwalian. Perda tersebut juga merupakan perda baru yang telah disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Dialog itu juga menampilkan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Jateng, Sri Winarna, serta Komisioner Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender & Anak (KPK2BGA) Jateng, Edi Hartono.

Sri Winarna mengatakan, Pemprov cukup menaruh perhatian khusus pada upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dengan adanya Perda No 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak, dan Pergub No 74 Tahun 2014, diharapkan mampu menjadi payung hukum agar anak benar-benar mendapat kepastian akan haknya.

Sementata Edi Hartono menambahkan, selama ini pihaknya mencoba untuk mendorong Dinas Pendidikan Provinsi untuk membuat sebuah mekanisme penekanan penanggulangan kekerasan seksual, khususnya terhadap kalangan anak. (is)

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *