Pansus Retribusi DPRD Jateng Timba Ilmu Bapenda Provinsi Bali

SEMARANG (Asatu.id) – Panitia Khusus (Pansus) Retribusi Daerah DPRD Jateng melakukan studi banding ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Jumat (20/7). Studi banding ini untuk menimba ilmu untuk penyusunan draft Raperda Retribusi perubahan kedua atas Perda nomor 1/2011 yang terakhir diubah menjadi Perda nomor 10/2014.

Dalam kunjungan ke Pulau Dewata, rombongan Pansus didampingi perwakilan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), Dinas Perhubungan,  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Biro Hukum Setda Jateng.

Mereka diterima Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi Bali Made Santha didampingi Kabid Pendapatan II Dipenda Ni Nyoman Seriati beserta jajarannya.

Ketua Pansus Raperda Retribusi Daerah Hasan Asy`ari memaparkan Pansus saat ini sudah membahas Raperda Retribusi dan perlu melengkapi data pengelolaan Terminal Tipe B maupun Pelabuhan di Pemprov Bali yang lebih dulu memiliki Perda 3/2018 tentang Retribusi Jasa Usaha yang merupakan perubahan kedua atas Perda 3/2011.

“Kami berharap mendapat masukan dan ingin  bertukar pikiran dengan Bapenda Bali yang telah lebih dulu memiliki Perda Retribusi Jasa Usaha. Kami juga berharap dapat diberi soft copy dari Perda Retribusi baru yang disusun menyesuaikan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Hasan Asy`ari.

Sementara Kepala Bapenda Bali I Made Santha menjelaskan, di Bali ada beberapa macam retribusi, antara lain retribusi laboratorium kesehatan, rumah sakit, spa, limbah cair, izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

“Untuk retribusi pengolahan sampah, pada tahun lalu bisa menyumbang PAD Rp 6 miliar lebih. Adapun yang menjadi andalan sebetulnya retribusi IMTA, potensinya tinggi di provinsi wisata seperti Bali ini,” ujarnya.

Kendati demikian, sambung dia, ada banyak orang asing yang memanfaatkan visa budaya dengan izin tinggal sampai enam bulan. Mereka itu kreatif, dengan visa budaya mereka juga bekerja di Bali. Di sisi lain, perhotelan akhir-akhir ini sedikit lesu. Bukan oleh menurunnya kunjungan wisatawan asing, melainkan banyaknya turis asing menggunakan vila-vila pribadi.

Menurut Seriati, Pemprov Bali membuat Perda Retribusi menurut jenisnya. “Perda Nomor 3/2018 bukan merupakan perda induk retribusi, melainkan yang mangatur dan menjadi payung hukum pemungutan Retribusi Jasa Usaha saja,” paparnya.

Soal target seluruh retribusi tahun 2018 ini, Seriati mengatakan sebesar Rp 46 miliar. Hingga per Juni 2018, total penerimaan Pemprov Bali dari sektor retribusi mencapai 50% lebih atau Rp 23 miliar.

“Pemprov Bali juga sedang gencar mengurangi kebocoran di sektor penerimaan retribusi. Untuk itu kami sedang memproses perubahan penerimaannya dari manual (tunai) menjadi online (non tunai),” tandasnya.

 

 

 

 

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *