Penyalahgunaan SKTM, Ombudsman Dorong Pemerintah Beri Sanksi

SEMARANG (Asatu.id) – Banyaknya penemuan dan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendaftar sekolah, membuat Ombudsman Jawa Tengah merasa prihatin, dan mendorong pemerintah agar memberi sanksi kepada para pihak yang terlibat.

Kepala Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin Hulu menyampaikan, sanksi tegas tersebut bisa dalam bentuk pencoretan nama siswa yang mengaku dari keluarga miskin, tetapi ternyata diketahui dari keluarga mampu.

“Kami terus melakukan penelusuran. Mengapa begitu mudahnya SKTM bisa keluar dari kepada desa dan diketahui oleh camat. Ini yang kita telusuri dari Ombudsman,” kata Sabarudin, Kamis (12/7).

Menurut Sabarudin, Ombudsman Jawa Tengah menerima sedikitnya 20 laporan. Pihaknya juga telah bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk membahas persoalan ini.

Untuk mengindikasikan adanya penyalahgunaan SKTM, lanjut Sabarudin, sebenarnya tidak sulit.  Hal itu bisa diketahui dari adanya kasus di beberapa sekolah yang pendaftarnya hampir semua menggunakan SKTM. Di sisi lain, ternyata ada wali murid yang sengaja menarik kembali SKTM yang sudah terlanjur untuk mendaftar.

“Artinya, dia telah sadar kalau telah berlaku curang. Memang ada sekolah yang hampir semua yang daftar memebawa SKTM. Misalnya di Blora dan di Banyumas,” ujarnya.

Sabarudin menegaskan, adanya kebijakan bahwa sekolah harus menerima siswa dari golongan tidak mampu minimal 20 persen, sebenarnya justru menimbulkan kerancuan. Karena indikator golongan tidak mampu juga masih belum ada kejelasan.

“Pengguna SKTM harusnya ada batas maksimal. Sementara untuk indikator juga harus diatur, apakah dari Kemensos, BPS, atau penerima KIP,” katanya. (bud)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *