DPRD Jateng Kaji Raperda Penyertaan Modal BUMN

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Tengah Yudhi Indras Wiendarto mengatakan lembaganya akan mengkaji usulan rancangan peraturan daerah (raperda)  tentang penyertaan modal BUMD yang diusulkan Pemerintah Provinsi.

“Kami segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Raperda agar secepatnya bisa dijadikan perda,” kata Yudhi Indras Wiendarto, di Semarang, Kamis (5/7).

Sekarang ini, lanjut dia, pihaknya sedang menelaah kajian draf rancangan tersebut. Kajian ini sempat dibahas bersama dengan eksekutif di Ruang Pimpinan Gedung DPRD Jateng.

Hadir pada kesempatan itu,  Kepala Biro Perekonomian Budiyanto Eko Purnomo, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Ikhwan Sudrajat dan pejabat struktural lain.

Menurut Budiyanto, setiap tahun perlu ada penyertaan modal untuk perusahaan milik Pemprov agar menjadi sehat dan kuat. Hingga tahun 2018 ini, 11 perusda milik Pemprov Jateng, Perusda itu, di antaranya Bank Jateng, Jamkrida, Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT Askrida, Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT), BKK, BPR/BKK.

“Untuk memenuhi modal dasar, Pemprov secara bertahap selalu melakukan penyertaan modal termasuk dengan kabupaten/kota. Angka penyertaan modal belum terpenuhi secara menyeluruh,” ungkapnya.

Dia menjelaskan nilai penyertaan modal 11 perusda itu sebesar Rp 17,1 triliun, terinci dari Pemprov Rp 10,3 triliun dan kabupaten/kota Rp 6,7 triliun. “Sejauh ini dari modal dasar yang bisa dipenuhi Pemprov baru sebesar Rp 3,179 triliun dan masih kurang Rp 7,164 triliun. Untuk menutup kekurangan tersebut, pemprov meminta persetujuan DPRD untuk meminta tambahan modal,” tandasnya. (Idayatul)

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *