Waspadai Kandidat Bayaran di Pilkada

SEMARANG (Asatu.id) – Realisasi pilkada kini tampil dengan wajah ganda. Di satu sisi, pilkada dipoles dengan wajah penuh pesona tentang arti pentingnya suksesi kepemimpinan. Di sisi lain atau sisi gelap, pilkada ditunggangi pasar taruhan yang dikendalikan para bandar/cukong.

“Sisi gelap inilah yg harus kita cegah, kita tangkal bersama. Kemunculan kandidat bayaran, penguasa dinasti, dan calon bersponsor sudah merambah ke pilkada. Untuk itu, semua pihak harus mengamanan pilkada yang damai, aman dan jujur,” kata Kepala Program Studi S3 Dis FISIP Undip Semarang Drs Yuwanto MSi PhD.

Penegasan ini dilontarkan Yuwanto pada diskusi “Pilkada Anti Sara”, di Gedung NRC Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Ruang 408, Semarang, Kamis (24/5).

Nara sumber lain pada diskusi ini, yakni Drs Tafsir Mag (Ketua PWM Jateng), Kombes Pol Sulistyo PH MSi (Satgas Nusantara Polri), Andi Dewanto (Kabiro Kompas Tv Jateng), Setiawan Hendra K (Pimpinan Redaksi Suara Merdeka.com)  dan Cecep Burdansyah MH (Pimpinan Tribun Jateng). Diskusi ini dimoderatori Teguh Hadi Prayitni, jurnalis dari SCTV.

Yuwanto mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seharusnya bisa berfungsi sebagai sarana pendidikan politik yang efektif. Pasalnya, pelaksanaan pilkada menyangkut banyak aspek, terutama mempertaruhkan kredibilitas daerah bersangkutan.

Menurut dia, dalam negara bangsa terdapat unsur  state building (bangunan negara) dan national building (bangunan nasional). Pilkada sendiri, lanjutnya, merupakan jembatan yang menhubungkan state building dan national building.

“Kalau pelaksanaan pilkada baik, pemerintahan yang dihasilkan juga baik. Ini berarti state building masuk. Jika pemerintahan lokal baik dan aman, berarti state building dan national building,” ujarnya.

Yuwanto menilai pilkada merupakan bentuk desentralisasi politik sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah. Untuk itu, dibutuhkan kebersamaan dan etikat baik dari semua komponen masyarakat agar pelaksanaan pilkada yang menyangkut berbagai kepentingan wilayah dapat berjalan sesuai koridor.

Kendati banyak mendapat kritikan, Yuwanto melihat pilkada merupakan demokrasisasi yang rasional untuk memilih pemimpin.

“Pilkada tetap menjadi pesta demokrasi terbaik dari yang terjelek. Pilkada lahir melalui proses rasionalisasi. Dan, demokrasi tidak terlepas dari proses komunikasi rasionalisasi publik,” paparnya.

Dia menilai  pemilih dalam pilkada terdapat dua indikator. Pertama, pemilih rasional yang mendasarkan  kinerja calon dan rekam jajak calon. Kedua, pemilih emosional yang mengedepankan loyalitas premordial.

Di sisi lain yang ikut menunjang sukses pelaksanaan pilkada, kata dia, adanya prosedur hukum. Dengan adanya aturan soal pilkada, proses pesta demokrasi lima tahunan dapat dijaga.

Soal maraknya isu sara jelang pilkada, Yuwanto mengaku isu sara yang diperkenalkan rezim Orba saat itu menjadi alat untuk memenangkan mempertahankan kekuasaan. Hal-hal yang dahulu dilarang atau tabu, kini justru sengaja ditampilkan demi untuk meraup keuntungan sendiri dan kelompoknya.

“Isu sara menjadi wacana sehari-hari dan bukan hal tabu lagi. Endapan emosi dan kebencian yang terkandung isu sara itu mudah dilepaskan dalam setiap aksi,” tukasnya. (is)

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *