Wilujeng Riningrum: Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Harus Ada Dasar Hukum

SEMARANG (Asatu.id) – Penutupan Resosialisasi Argorejo (Sunan Kuning) yang rencananya akan dilakukan penutupan oleh Dinas Sosial oleh Pemkot Kota Semarang pada akhir 2019 dinilai melanggar hukum (ilegal).

Pembina Lentera Asa, Wilujeng Riningrum mengatakan dengan dilakukannya penutupan resosialisasi sesuai wacana dari Kementerian Sosial, menuju Indonesia bebas prostitusi tersebut akan dilakukan pada akhir 2019. Namun demikian penutupan tersebut belum pasti, sebab tindakan itu tidak didasari keputusan Kemensos dan tidak sesuai peraturan daerah (perda) yang mendukung peraturan walikota (perwal) Kota Semarang.

“Harusnya ada perda dulu yang mengatur. Setelah perda nantinya ditindak lanjuti peraturan walikota. Perwali itu harusnya ada kajian tentang bagaimana dampak bagi PSK yang terkena imbas ditutup, apakah pemerintah bisa membendung bila mana PSK itu nantinya akan menjajakan diluar,”kata Wilujeng saat ditemui dikantor ASA, Rabu (23/5).

Dikatakan Wilujeng bahwa sebagai contoh saja penutupan beberapa lokalisasi seperti doli itu sudah sesuai perda Surabaya No.7 Tahun 1999 tentang menggunakan bangunan untuk perbuatan tindak asusila. Meski begitu berbeda denga resosialisasi Argorejo, Sunan Kuning semarang. Untuk melakukan penutupan saja masih terkendala.

“Jadi untuk Resos Sunan Kuning ini semua bangunan memiliki sertifikat HM resmi semua. Meski penutupan berdasar perda No. 10 tahun 1956 itu sudah tidak relevan. Maka dari itu harus ada kajian perda yang mengatur masalah prostitusi,” terangnya.

Wilujeng menjelaskan terkait pencanangan Kementrian Sosial akan program Indonesia bebas prostitusi sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi oleh pemkot dan Dinas terkait dengan melakukan pelatihan ketrampilan oleh sejumlah anak asuh. Namun sebenarnya, bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan maraknya prostitusi.

“Ya itu justru menjadi perhatian besar pemkot. Sudah banyak dilakukan ketrampilan memasak, menjahit, tatabusana, dan bisnis jualan justru mereka anak asuh banyak yang mengeluh ribet. Keluhan itu banyak datang karena dari hasil yang diberikan nantinya akan dipasarkan kemana,” jelasnya.

Timbul keluhan tersebut dari anak asuh, nantinya dikawatirkan memunculkan masalah baru. Sejumlah anak asuh akan kembali melakoni pekerjaannya lagi diluar dengan alasan butuh pangan. Maka dari itu mengenai solusi resosialisai Argorejo, Ia meminta Pemerintah memikirkan dampaknya.

“Jadi tidak hanya menutup saja, Pemkot harus melokalisir dan melakukan pengawasan terhadap penderita penyakit HIV/AIDS. Pemerintah harus tetap memantau,” pungkas Wilujeng.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *