Undip Mantapkan Langkah lewat Raker 2018

SEMARANG (Asatu.id) Sebagai universitas riset yang berbentuk PTN-BH, Universitas Diponegoro memantabkan langkah melalui rapat kerja tahun 2018.

Rektor Undip, Prof Yos Johan Utama mengatakan rapat kerja ini menjadi suatu kebutuhan dalam managemen organisasi, karena untuk meluruskan kembali gerak langkah visi misi dan program kerja yang berkesinambungan.

“Rapat ini sekaligus sebagai evaluasi kerja dan kinerja masing-masing unit serta capaian target di tahun mendatang,” ujarnya, Selasa (15/5).

Dia berharap seluruh capaian kegiatan dekan dan pejabat struktural masing masing fakultas terus naik tiap tahunnya, baik dalam layanan pada mahasiswa dan masyarakat, publikasi ilmiah, akreditasi maupun prestasi. Oleh karenanya kebijakan di unit harus diarahkan dalam rangka mewujudkan itu.

“Tahun ini dari 146 prodi di Undip, baru 62 yang terakreditasi A. Target kita ditahun ini harus 80% prodi harus terakreditasi A, sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Riset dan Teknologi” tuturnya di hadapan peserta Rakerta yang terdiri dari dekan, direktur serta pejabat struktural Undip.

Prof Yos menegaskan Undip memberikan kelonggaran kebijakan bagi dosen yang belum menempuh program doktor. Bahkan yang masih menjabat di struktural, diizinkan untuk menempuh program doktor sepanjang tidak mengganggu antara sekolah dengan tugas tambahan yang menjadi tanggung jawabnya.

“Silakan yang belum menempuh program doktor segera sekolah, Undip akan menggratiskan dosen yang menempuh program doktor di Undip, bagi mereka yang serius menempuh pendidikan program doktor dan tidak memperoleh bea siswa,” ujar Rektor.

Selain memacu dosen di bidang akademik, Undip juga akan memberikan beberapa fasilitas pada seluruh dosen dan tenaga pendidik, seperti check-up kesehatan gratis di Rumah Sakit Undip (Rumah Sakit Nasional Diponegoro). Rektor juga mengigatkan pada seluruh pimpinan di fakultas agar memberikan layanan yang baik sesuai dengan prosedur pada mahasiswa serta melibatkan mereka dalam penentuan uang kuliah tunggal/UKT.

Johan meminta pejabat pelaksana administrasi agar memahami keutuhan informasi tentang kebijakan internal Undip maupun yang terkait dengan pihak rekanan, sehingga tidak menyesatkan bagi mereka yang membutuhkan informasi. (is)

 

 

19

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan