Cakada di Jateng Diharap Jauhi Area Rawan Korupsi

SEMARANG (Asatu.id) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpesan kepada calon kepala daerah (cakada) di Jawa Tengah agar menghindari hal-hal atau area rawan korupsi.

Area rawan korupsi, maksud Mendagri adalah pungutan retribusi dan dana bantuan sosial yang berpotensi menjadi ladang korupsi. Menurutnya, banyak kepala daerah yang tersandung skandal korupsi dari kedua area tersebut.

“Bapak Presiden pernah mengumpulkan seluruh calon kepala daerah untuk memberi pengarahan agar berhati-hati mengenai area rawan korupsi. Hati-hatilah terhadap retibusi dan bansos,” ujarnya saat menggelar pertemuan di Hotel Quest Plampitan, Semarang, Selasa (8/5).

Selain kedua area tersebut, Tjahjo meminta calon kepala daerah harus memperhatikan potensi kerawanan korupsi lainnya. Menurutnya, yakni kerawanan pola pengadaan barang dan jasa, pengaturan perencanaan anggaran.

“Potensi kerawanan korupsi kita temukan setelah berkeliling ke daerah-daerah di Indonesia. Hasilnya pula, indeks kerawanan korupsi Indonesia masih sangat memprihatinkan,” imbuhnya.

Dia menyatakan, pakta integritas bersama KPK tak serta-merta sekaligus mampu mengurangi niatan kepala daerah untuk bersih dari korupsi.

“Ada seorang kepala daerah ikut pertemuan dengak Pak Presiden selesai jam lima, tapi jam enam kurang dia kena OTT (operasi tangkap tangkap) di dekat lokasi pertemuan. Ada pula seorang gubernur saya ajak bikin pakta integritas pemberantasan korupsi. Lagi-lagi besoknya dia dan istrinya kena OTT,” tambahnya.

Pihaknya  berharap agar di Jawa Tengah tak ada lagi kepala daerah yang terjerat korupsi. “Mudah-mudahan korupsi Jawa Tengah yang terakhir terjadi di Kebumen dan Tegal,” pungkasnya.

Dalam pertemuan itu, sebanyak 21 Calon kepala daerah hadir dalam acara tersebut. (is)

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *