DPRD Jateng Sarankan Pelibatan Perangkat Desa Dalam Penagihan PKB

SEMARANG (Asatu.id) – Anggota Komisi C Mustholih menyarankan, pelibatan perangkat desa dalam penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah kerja mereka, untuk memaksimalkan pendapatan PAD bisa dilakukan Pemprov Jateng.

“Perangkat desa bisa sebagai ‘pengepul’ PKB. Hal seperti ini sangat mungkin dicoba karena secara prinsip tidak banyak berbeda dengan melibatkan pihak lain dalam menyelenggarakan razia gabungan,” ujarnya, Sabtu (5/5).

Menurutnya, pelibatan perangkaat desa bisa diberikan pengertian sosialisasi kepada masyarakat bahwa uang pajak pada akhirnya akan dikembalikan ke masyarakat.

“Nantinya bisa mensosialisasikan bahwa pajak akhirnya kembali lagi kepada masyarakat berupa pembangunan di berbagai bidang, pelayanan publik, atau dalam bentuk bantuan keuangan desa, bantuan keuangan kecamatan dan lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisi C DPRD Jateng mengapresiasi kinerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)  Sukoharjo. Hal tersebut lantaran pada catur wulan I 2018 UPPD berhasil menghasilkan PAD Rp 74,72 miliar dari target  Rp 202,70 miliar.

Kabupaten Sukoharjo memiliki 12 kecamatan dengan jumlah penduduk 893.914 orang (2017). Adapun  pencapaian kinerja UPPD setempat pada catur wulan I 2018 secara keseluruhan dinilai cukup progresif. Pajak maupun retribusi yakni 36,86 persen atau Rp 74,72 miliar dari target sebesar Rp 202,70 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari PKB dengan realisasi 32,99 persen atau Rp 35,59 miliar dari target sebesar Rp 107,90 miliar; realisasi BBNKB 41,28 persen atau Rp 39,04 miliar dari target Rp 94,59 miliar; pajak air tanah 47,80 persen (Rp 53,5 juta dari Rp 112 juta) dan retribusi pemakaian kekayaan daerah 33,33 persen (Rp 30,8 juta dari Rp 92,5 juta).

15

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan