Fajar Tegaskan Disdag Tidak Beda-bedakan PKL

SEMARANG (Asatu.id) – Lilis Sri Suparti (47), salah satu pedagang kaki lima (PKL) Jalan Unta Raya, Kelurahan Pandean Lamper, merengek kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, agar bangunan kiosnya tidak dibongkar dan aliran listriknya tidak diputus. Lilis beralasan kios yang digunakan untuk hunian dan usaha salonnya itu sudah memiliki sertifikat.

Fajar yang Senin (15/4) pagi memimpin langsung kegiatan pembongkaran itu berusaha memberi penjelasan kepada Lilis bahwa surat yang dimaksud itu bukan sertifikat, dan dipastikan illegal.

“Saya di sini sudah 18 tahun Pak, dan kios ini punya sertifikat. Ini lho suratnya. Saya minta jangan dibongkar. Listriknya juga jangan diputus. Surat saya resmi dan ngurusnya juga bayar,” kata Lilis.

Fajar kembali memberi penjelasan pihaknya tidak membeda-bedakan PKL. Semua bangunan kios dan hunian di bantaran sungai yang jumlahnya ratusan itu tidak ada sertifikatnya, sehingga sifatnya liar dan harus dibongkar. Apalagi tujuan pembongkaran itu untuk percepatan proyek normalisasi sungai banjir kanal timur (BKT).

“Ibu itu salah, kok masih ngeyel terus. PkL yang lain juga bisa ngerti kok kalau ini untuk normalisasi sungai. Surat itu bukan sertifikat, dan tidak mungkin BPN mengeluarkan sertifikat tanah bantaran sungai,” tutur Fajar.

Wanita yang tinggal di Lempongsari itu tetap saja tidak bisa menerima penjelasan Fajar. Selembaran kertas bertuliskan “SOERAT POESAKA NOESANTARA KEMBALI” itu tetap dianggapnya sebagai sertifikat.

Fajar dan timnya tetap akan melakukan pembongkaran kios milik Lilis. Bahkan aliran listriknya pun sudah diputus. (is)

 

 

28

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan