Dinas Perdagangan Telusuri ’Sertifikat’ Kios PKL Pandean Lamper

SEMARANG (Asatu.id) – Dinas Perdagangan Kota Semarang akan menelusuri munculnya surat yang diakui salah satu pedagang kaki lima (PKL) Jalan Unta Raya, Kelurahan Pandean Lamper sebagai sertifikat hak milik.

Lilis Sri Suparti, pemilik ‘sertifikat’ itu mengaku jika ia memperoleh surat itu dari seorang bernama Muhamad Jupri, warga Boyolali. Dengan surat itu, Lilis mengaku status dirinya membangun dan membuka usaha salon di bantaran sungai sudah sah dan tidak bisa dibongkar seperti bangunan PKL lainnya.

Kepala Dinas Perdagangan, Fajar Purwoto menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian untuk menelusuri asal usul surat itu. Dari penelusuran tersebut, nantinya akan diketahui siapa yang mengeluarkan surat itu, dan sejauh mana fungsinya.

“Yang jelas surat itu bukan sertifikat, meskipun yang punya bersikukuh menyebut surat itu sebagai sertifikat. Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengetahui asal usul dan latar belakang munculnya surat itu. Ini tanah pemkot, tidak mungkin disertifikatkan untuk ditempati PKL. Apalagi di bantaran sungai,” jelas Fajar, yang didampingi Lurah Pandean Lamper, Parno dan petugas dari Babinsa Polsek Gayamsari.

Fajar juga menyampaikan keheranannya atas munculnya permasalahan itu. Dari permasalahan relokasi ribuan pedagang di tujuh kelurahan yang ditanganinya, baru di lokasi PKL Jalan Unta Raya itu yang muncul masalah.

“Dari sekian ratus atau ribuan PKL yang harus direlokasi tidak pernah muncul masalah yang berat. Selalu ada solusi dan saling menyadari. Baru di sini (Pandean Lamper) ini ada masalah. Tapi kami tetap berpegang pada aturan,” katanya.

Fajar juga memastikan pihaknya tidak akan terpengaruh dengan rayuan pemilik ‘sertifikat’ agar kisonya tidak dibongkar.  Sebab dirinya sangat yakin surat itu bukan seperti sertifikat pada umumnya yang dikeluarkan pihak BPN.

“Pasti bangunan milik Bu Lilis tadi akan kami bongkar seperti bangunan milik PKL lainnya. Kita tunggu juga hasil penelusuran petugas soal asal usul surat yang disebut sertifikat tadi. Ini tanah milik pemkot dan tidak mungkin disertifikatkan untuk bangunan PKL,” tutur Fajar. (is)

 

 

23

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan