Sri Ratu Ngotot Bayar Karyawan PHK dengan Mencicil

SEMARANG (Asatu.id) – Manajemen Pasaraya Sri Ratu tetap pada pendiriannya dalam menyelesaikan pembayaran pesangon kepada 65 karyawannya yang di-PHK, yaitu dengan cara mencicil. Jika harus menuruti permintaan karyawan yang minta dibayar pesangon dalam satu tahap, perusahaan tidak mempunyai kemampuan, karena omzet terus menurun.

“Perusahaan lebih dari tiga tahun mengalami kerugian, sehingga tindak mempunyai kemampuan untuk membayar pesangon karyawan dalam satu kali pembayaran. Hal itu sangat sulit bagi perusahaan. Tapi kami komitmen pasti membayar hak mereka,” kata kuasa hukum menajemen PT Pasaraya Sri Ratu, Osward Feby Lawalata.

Pernyataan Osward disampaikan menanggapi rekomendasi Komisi D DPRD Kota Semarang yang meminta Sri Ratu segera menyelesaikan pembayaran pesangon kepada karyawan yang di-PHK secepatnya. Selasa (3/4) lalu, 65 karyawan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) Sri Ratu mengadu ke dewan, karena sejak di-PHK Desember tahun lalu sampai saat ini belum menerima pembayaran pesangon.

Menurut Osward, jumlah karyawan yang di-PHK pada Desember 2017 sebanyak 286 orang. Dari jumlah itu, awalnya ada 77 karyawan yang menolak pembayaran dengan sistem dicicil. Namun belakangan ada 12 orang yang akhirnya menerima, sementara 65 orang lainnya minta pembayaran pesangon dilakukan satu kali.

“Persaingan bisnis ritel terlalu ketat., minimarket menjamur. Dalam kurun waktu lima tahun ini Sri Ratu oleng. Dari delapan outlet, tujuh di antaranya terpaksa ditutup dan hanya menyisakan Sri Ratu Jalan Pemuda Semarang. Di beberapa daerah seperti Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Madiun, Kediri dan lainnya ditutup karena tidak mampu menanggung biaya operasional. Dari situ bisa kita bayangkan bagaimana kondisi keuangan Sri Ratu,” kata Osward.

Manajemen Sri Ratu, lanjut Osward, masih mempunyai nitikad baik terhadap nasib karyawannya. Terbukti manajemen masih memikirkan adanya jaminan kesehatan BPJS, uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon.

“Tapi ya itu tadi, kami hanya bisa membayar dengan cara mencicil. Untuk bisa bertahan saja, setidaknya omzet per bulan perusahaan harus di atas Rp 10 miliar. Beban listrik mencapai Rp 1,2 miliar per bulan. Tapi sekarang sangat sulit. Dampaknya outlet di beberapa daerah ditutup karena ketidakmampuan,” tutur Osward. (is)

 

20

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan