Karyawan Heran Sri Ratu Masih Buka Lowongan Kerja

SEMARANG (Asatu.id) – Lewat kuasa hukumnya, Osward Feby Lawalata, manajemen PT Pasaraya Sri Ratu mengaku tidak punya kemampuan membayar uang pesangon 65 karyawan yang di-PHK dengan sistem satu tahap. Omzet perusahaan yang terus menurun, mengharuskan perusahaan membayar pesangon dengan cara mencicil.

Namun menurut Titut Adi Nugroho, salah satu karyawan yang menjadi korban PHK, apa yang dikatakan manajemen hanya sebagai upaya agar karyawan korban PHK mau menerima pembayaran dengan sistem dicicil. Sementara dirinya dan teman-temannya menghendaki pembayaran dilakukan dalam satu tahap. Apalagi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) itu sudah dilakukan perusahaan sejak Desember 2017 lalu.

“Bagaimana kami percaya dengan kondisi itu. Kalau tidak mampu, kenapa Sri Ratu malah membuka lowongan kerja mesti dengan sistem kontrak. Itu bukti kalau perusahaan masih jalan. Kami sudah cukup sabar menunggu itikad baik perusahaan. Tolonglah segera dibayar,” kata Titut.

Bersama puluhan karyawan lainnya yang sama-sama menjadi korban PHK, Titut mengadu ke Komisi D DPRD Kota Semarang, Selasa (3/4). Para karyawan yang sebagian besar perempuan itu minta wakil rakyat memfasilitasi keinginan mereka agar segera diberi uang pesangon oleh Sri Ratu.

“DPRD sudah merekomendasikan untuk segera dibayar, sekarang kami menunggu itikad baik Sri Ratu. Seharusnya manajemen juga berpikir bagaimana perasaan kami selama menunggu uang pesangon itu. Bagaimana kami harus memenuhi kebutuhan keluarga, sementara uang pesangon yang kami harapkan belum dibayarkan,” tutur Titut yang disambut tepuk tangan teman-temannya saat memberikan keterangan di hadapan anggota Komisi D yang menemuinya.

DPRD merekomendasikan PT Sri Ratu untuk segera membayar uang pesangon karyawan yang di-PHK sesuai anjuran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semaranang saat para karyawan melakukan mediasi. Bahklan Ketua Komisi D Laser Narindro menyarankan pembayaran uang pesangon itu dilakukan satu tahap, karena karyawan sudah lama menunggu. Namun pihak manajemen perusahaan mengaku tidak mampu, dan hanya kuat membayar dengan sistem mencicil. (is)

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *