Kepala Desa Harus Tahu RDKK Petani

SEMARANG (Asatu.id) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menegaskan kepala desa harus mengetahui setiap rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang diajukan oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani.

“Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya, Selasa (3/4).

Sri Puryono berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga diarahkan sebagai pengecer pupuk bersubsidi. Serta sebaik mungkin memanfaatkan lahan bengkok sebagai lahan pertanian demi mendukung kedaulatan pangan.

“Sangat diperlukan sinergitas dan kerjasama dalam mendukung keberhasilan implementasi kartu tani, distribusi pupuk bersubsidi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Tengah,” tukasnya.

Sebagai informasi, jumlah petani yang terdata di Sistem Informasi Pertanian Indonesia (Sinpi) saat ini 2.584.961 orang dengan lahan 1.376.000 hektare. Sementara, jumlah kartu tani yang didistribusikan sebanyak 2.565.000 kartu. (is)

 

 

16

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan