DPRD Anjurkan Sri Ratu Bayar Karyawan Korban PHK

SEMARANG (Asatu.id) – Komisi D DPRD Kota Semarang menganjurkan manajemen Pasaraya Sri Ratu untuk segera memenuhi hak para karyawan yang di-PHK, sesuai hasil mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang.

“Aturannya sudah jelas. Apalagi sudah lewat mediasi dengan Disnaker yang memunculkan kesepakatan. Maka kami menganjurkan manajemen Sri Ratu untuk segera memenuhi kewajiban membayar hak karyawan yang di-PHK,” kata Ketua Komisi D, Laser Narindro yang didampingi anggota Komisi Imam Mardjuki dan Dyah Ratna Harimurti, Selasa (3/4).

Sebanyak 75 karyawan Sri Ratu Jalan Pemuda Semarang yang di-PHK perusahaan secara sepihak, melakukan audiensi ke DPRD Kota Semarang. Setelah melakukan orasi di depan pintu gerbang gedung dewan, perwakilan mereka ditemui tiga anggota DPRD dari Komisi D.

Di depan anggota wakil rakyat, perwakilan pekerja mengeluhkan sikap manajemen Sri Ratu yang sejak Desember 2017 melakukan PHK secara sepihak. Yang jadi masalah, sejak di-PHK mereka belum menerima uang pesangon. Padahal sesuai anjuran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang sebagai mediator, seharusnya manajemen Sri Ratu sudah memenuhi kewajiban membayar uang pesangon tersebut.

“Kami hanya bisa menganjurkan untuk segera dibayarkan hak karyawan sesuai ketentuan. Tentang waktu dan berapa kali mau dibayar, tolong didiskusikan lagi. Yang penting secepatnya dan masing-masing tidak mengedepankan kepentingan sendiri. Harus saling membuka diri sampai terjadi kesepakatan,” kata anggota komisi D, Imam Mardjuki.

Anggota Komisi D yang lain, Dyah Ratna Harimurti meminta pihak Sri Ratu memenuhi anjuran Disnaker.

“Segera dihitung berapa cost yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar karyawan. Karena pesangon itu hak karyawan yang harus segera dibayarkan sekaligus konsekuensi dari perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja,” kata Dyah. (is)

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *