DPRD Prihatin, Banyak Pengembang Abaikan Aturan Drainase

SEMARANG (Asatu.id) – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono mengaku prihatin dengan masih banyaknya pengembang berskala besar yang melanggar Perda No 7 Tahun 2014 yang antara lain mengatur soal drainase. Perda yang sudah hampir empat tahun disahkan itu sejauh ini masih banyak dilanggar.
Dirinya mengatakan saat ini secara kasat mata dapat dilihat banyak pengembang berskala besar di Kota Semarang yang melaksanakan aktivitasnya tidak sesuai izin yang diperoleh. Terhadap pelanggaran ini, pemerintah kota harus melakukan tindakan persuasi maupun penanganan secara langsung.
“Sebab pelanggaran seperti izin Amdal berdampak pada rusaknya lingkungan dan munculnya bencana banjir akibat tidak layaknya sistem drainase,” kata Agung dalam Dialog Interaktif “Drainase dan Banjir Kota Semarang” yang diselenggarakan Radio Trijaya FM di Hotel Noormans Semarang, Senin (2/4).
Menurut Agung, Perda No 7/2014, khususnya Pasal 5 dan 6 ayat 1 menyebut, pengembang yang membangun di atas 5 hektare baik pengembang perumahan atau kawasan industri ada kewajiban untuk membuat drainase. Sementara salah satu penyebab terjadinya banjir karena air mengalir secara liar yang disebabkan tidak adanya pengaturan drainase.
“Bila pasal ini tidak dilaksanakan bukan pelanggaran administratif tetapi pelanggaran pidana. Konsekuensinya jelas. Pemkot harus tegas terhadap pengembang yang melanggar. Jangan justru masyarakat yang disalahkan karena membuang sampah sembarangan. Padahal ada pelanggaran dan aktivitas skala besar yang kasat mata dari pengembang yang melanggar,” kata Agung.
Politikus PKS itu menuturkan, para pengembang sebelum membangun harus ada kajian yang jelas soal drainase. Selama ini ada potensi-potensi hasil dari amdal yang dilanggar tetapi tidak ada tindakan.
Penanganan banjir, lanjut Agung, juga berkaitan dengan seberapa pemerintah bertindak tegas terhadap pengembang yang melanggar, tidak hanya menyalahkan masyarakat dengan alasan membuang sampah sembarangan.
Tetapi pelaku usaha berskala besar juga harus dilihat pelanggarannya dan dilakukan tindakan. Setiap perizinan sudah jelas, berapa luasannya yang akan dibangun, rekomendasi Amdalnya bagaimana.
“Pemerintah harus kawal itu. Saya belum pernah melihat tindakan pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan pengembang. Perizinan bukan seperti surat jalan pengendara motor. Misalnya seorang pengendara motor yang sudah punya izin jalan kan tetap tidak boleh menabrak orang? Itu pelanggaran. Artinya, meskipun para pengembang sudah punya izin, harus dikawal bagaimana aktivitas mereka, apakah sesuai dengan izin yang diperoleh atau izin itu justru dilanggar,” papar Agung.

49

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan