KNCI Nilai Kominfo Menjilat Ludah Sendiri

SEMARANG (Asatu.id) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam hal ini Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dinilai telah menjilat ludah sendiri. Tanpa ada konfirmasi kepada Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI), peraturan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiga kartu perdana kembali diberlakukan. Padahal sebelumnya instruksi itu telah dicabut.

Persoalan itu memunculkan aksi demo ribuan anggota KNCI ke DPRD Jawa Tengah, Rabu (28/3). Koordinator Aksi, Nasirullah Guntur Surendra mengatakan, massa yang turun ke jalan merupakan pemilik outlet dan konter seluler dari beberapa daerah di Jawa Tengah. Mereka datang dengan mencarter puluhan bus dan kendaraan pribadi.

“Menurut kami, BRTI kembali menciptakan polemik serius. BRTI mengambil langkah sepihak dengan mengkhianati konsensus terkait peraturan regristrasi kartu prabayar. Pengkhianatan ini kembali memanaskan suhu pegiat outlet seluler di Indonesia,” kata Nasirullah di sela-sela aksinya.

Menurut Nasirullah, tanggal 7 November 2017 lalu, pemerintah melalui Kementerian Kominfo menyepakati tuntutan KNCI terkait sistem regristrasi kartu prabayar. Pembatasan satu NIK untuk tiga kartu prabayar dihapuskan. Outlet seluler juga diberikan kewenangan oleh BRTI sebagaimana gerai jasa layanan telekomunikasi untuk meregristasikan kartu pelanggan.

“Atas dasar kesepakatan ini, Mabes Polri memberikan atensi kepada KNCI untuk membatalkan aksi nasional yang telah diwacanakan, karena permintaan KNCI telah dikabulkan. Detail sistem regristrasi ini kemudian disepakati akan diselesaikan dalam kurun waktu satu minggu sejak konsensus itu dibuat. Inilah yang kami sebut Kominfo atau BRTI telah menjilat ludahnya sendiri, karena peraturan satu NIK untuk tiga kartu perdana kembali diberlakukan,” tutur Nasirullah.

Akibat lain dari perubahan konsensus itu, lanjut Nasirullah, wewenang outlet untuk melakukan registrasi simcard mandiri ditiadakan. “Kajian kami menyimpulkan bahwa peraturan ini bentuk keberpihakanpenguasa kepada kaum kapital telekomunikasi. Borjuis telekomunikasi (operator) semakin beringas, proletar outlet tradisional semakin tergilas,” tandasnya. (is)

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *