Panwaslu Temukan 9 Dugaan Pelanggaran Pemilu

SEMARANG (Asatu.id) – Sebanyak sembilan kasus pelanggaran pemilu dalam gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 ini ditemukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang, kurun waktu 15 Februari hingga 15 Maret lalu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini.

Naya meeincikan, sembilan kasus tersebut dua kasus dilimpahkan ke Bawaslu Jateng, karena peserta kampanye yang diduga melanggar berasal dari luar Kota Semarang. Sedangkan tujuh kasus lainnya ditangani Panwaslu Kota Semarang.

“Untuk yang dilimpahkan ke Bawaslu Jateng, adanya pemakaian mobil dinas salah satu anggota DPRD untuk kepentingan politik, yakni menghadiri konsolidasi pasangan calon awal Maret lalu,” ujarnya, Senin (26/3).

Sedangkan tujuh pelanggaran lainnya ditangani Panwaslu Kota Semarang. Naya menyebutkan, seperti dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, dugaan keterlibatan anak-anak dalam kampanye, dugaan kampanye di luar jadwal, dugaan panwas dihalang-halangi dalam bertugas dan dugaan gambar petahana masih tercantum dalam baliho milik program pemerintah.

“Harapan kami, agar pasangan calon gubernur Jawa Tengah dan calon wakil gubernur Jawa Tengah serta timnya untuk berkampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai melanggar aturan sebagaimana yang sudah ditentukan,” imbuhnya.

Pihaknya juga meminta masyarakat agar berperan aktif ikut mengawasi pelaksanaan kampanye pasangan calon. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, masyarkat diminta untuk melaporkan ke Panwaslu.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi meminta seluruh ASN di Kota Semarang agar bertindak netral dan tidak melanggar ketentuan terkait kampanye.

“Di berbagai kesempatan saya selalu menekankan netralitas ASN. Sudah tidak zamannya ASN melanggar seperti itu,” tukasnya. (is)

 

 

30

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan