Dampingi Dana Desa, Sipades Siap Diluncurkan

SEMARANG (asatu.id) – Sebagai langkah pendampingan agar dana desa tepat sasaran,  Sistem Informasi Pendampingan Dana Desa (Sipades) akan diterapkan diterapkan di seluruh wilayah Polda Jateng. Yakni di 7.809 desa dalam wilayah 31 Polres pada 29 kabupaten.

Kapolres Batang AKBP Edi S Sinulingga SIK yang juga menginisiasi sistem Sipades mengatakan, Sipades diluncurkan setelah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolri, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi RI tentang Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.

Melalui MoU teraebut diharapkan anggaran desa yang jumlahnya sangat besar, dapat dimanfaatkan dengan baik, tanpa penyimpangan, demi kemakmuran masyarakat desa.

Teknisnya, Bhabinkamtibmas, atau petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan akan bermitra dengan masyarakat untuk dapat mengakses data penggunaan dana desa, dan melakukan pembinaan.

“Peluncuran Sipades jangan dianggap akan mencampuri pengganggaran dana desa. Jangan dianggap pula sebagai sarana untuk bisa menangkap para perangkat daerah. Sipades justru dapat mencegah kemungkinan penyimpangan penggunaan dana desa, dengan pendampingan,” ujarnya, Rabu (21/3).

Dia menambahkan, jika ditemukan dugaan penyimpangan, Bhabinkamtibmas akan berkoordinasi dengan tim terpadu, yang terdiri dari pihak Polres, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (Dispermasdes) kabupaten. Selanjutnya, mereka akan turun ke desa dan meminta kepala desa atau perangkatnya untuk memperbaikinya.

“Kalau dua kali, tiga kali diingatkan tapi tidak juga diintahkan, baru akan kami lakukan upaya penindakan hukum,” imbuhnya.

Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi menyambut baik Sipades yang diinisiasi oleh Polri. Dirinya berharap, para camat pun dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mendampingi pelaksanaan dana desa. Sehingga, bisa memantau penyerapan, penggunaan, sampai sejauh mana pertanggungjawabannya dengan lebih mudah.

Heru mengingatkan, agar para pemangku desa ridak perlu merasa takut. Menurutnya, dengan hal seperti itu sebagai antisipasi awala dan langkah pwncegahan.

“Ini keterbukaan yang sekaligus mempertebal pertanggungnjawaban dan pentingnya masyarakat. Tidak perlu takut, tapi perlu ada komunikasi. Jadi, kalau ada masalah, kades jangan segan-segan komunikasi dengan camat maupun kabupaten,” ucapnya.

Adapun Sistem Informasi Pendampingan Dana Desa (Sipades) diluncurkan Kamis (22/3) mendatang. Dimana akan diterapkan di seluruh wilayah Polda Jateng. Yakni di 7.809 desa dalam wilayah 31 Polres pada 29 kabupaten.

24

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan