DPRD Jateng Berharap Disdik Lakukan Pengawasan dan Pembinaan

SEMARANG (asatu.id) – Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Yudi Indras Windarto berharap, Dinas Pendidikan Jawa Tengah bisa melakukan pengawasan, pembinaan dengan baik kepada seluruh pimpinan terkait di tingkat SMA dan SMK.

Hal tersebut dilakukan agar proses pengambilan keputusan yang akan diambil pihak sekolah bisa sesuai ukuran dan memperhatikan hal-hal yang menuju pendidikan kepada siswa.

“Tadi sudah disampaikan, bahwa ke depan Dinas Pendidikan akan membuat aturan atau ketentuan terkait batasan-batasan sehingga dalam peroses pengambilan keputusan pihak sekolah di sebuah SMA dan SMK  itu benar-benar ada koridor yang dipenuhi dulu sebelum memberikan punishmennya,” ujarnya usai dialog interaktif di Hotel Quest, Senin (19/3).

Pihaknya menambahkan, berkaca pada permasalahan salah satu sekolah di Semarang kemarin, perlunya juga sebuah aturan tentang tata kelola yang dikeluarkan Dinas Pendidikan di UPT SMA SMK sebagai langkah sebelum mengambil keputusan.

“Dalam masalah itukan akhirnya Dinas pun tidak bisa mengintervensi keputusan yang diambil kepala sekolah karena itu merupakan hak otoritasnya kepsek. Sementara pada saat itu keputusan itu malah melibatkan dan merepotkan banyak pihak. Padahal di sekolah manapun bisa saja hal tersebut terjadi kepada siswa dengan dinamikanya,” imbuhnya.

Maka dari itu, Yudi menegaskan, bahwa perlunya pula sifat bijaksana dalam mensikapi setiap permasalahan di sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di Jawa Tengah.

Sementara itu, Pengamat pendidikan dari Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Ngasbun Egar menambahkan pentingnya sinergi antara tiga lingkungan pendidikan yakni keluarga, masyarakat, dan sekolah.

“Perlu sinergi, jangan malah ada kecurigaan antara tiga lingkungan pendidikan disitu. Seperti sekolah jangan menganggap orang tua itu tidak punya peran, atau sebaliknya orangtua mempunyai kecurigaan kepada sekolah jika terjadi sesuatu,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, terkait permasalahan yang sering terjadi di sekolah, agar tidak langsung serta merta selalu mengaitkannya ke ranah hukum dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

“ Harusnya diselesaikan secara intern sekolah dulu. Saya kira itu yang paling bijaksana. Karena sebetulnya ujung-ujungnya, korban yang paling berat dalam setiap permaslahan di sekolah yang bahkan itu menjadi polemik apalagi masuk ke ranah hukum itu adalah anak didik kita,” tukasnya.

34

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan