RKUHP Berpotensi Kriminalisasi Masyarakat Marjinal

SEMARANG (Asatu.id) – Dalam rangka memperingati International Woman’s Day 2018, Waroeng HAM yang diinisiasi oleh LBH APIK Semarang menggelar diskusi rutinnya yang ke 16. Diskusi kali ini mengangkat tema “RKUHP(Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana)  Ancaman dan Tantangan terhadap Perlindungan Perempuan, Anak, Pembela HAM dan Kelompok Marjinal”.

Diskusi digelar dalam rangkaian acara “Ormas Expo 2018” di DP Mall Semarang, Jumat (16/3) dengan narasumber PKBI Provinsi Jawa Tengah Elisabeth SA Widiyastuti, Dosen Filsafat Hukum dan Gender Uika Soegijapranata Donny Danardono, Jejer Wadon Elizabeth Yulianti Raharjo dan LBH APIK Semarang Raden Rara Ayu Hermawati selaku moderator.

PKBI Provinsi Jawa Tengah Elisabeth SA Widiyastuti mengatakan, saat ini pembahasan terhadap RKUHP memasuki babak baru karena berada pada ujung pembahasan. Namun, banyak pasal yang memunculkan masalah dan berpotensi terhdap kriminalisasi masyarakat marjinal.

“Kekerasan seksual yang dialami seseorang memiliki berbagai macam dampak negatif hingga mempengaruhi kualitas hidup korban, bahkan Badan Kesehatan Dunia PBB menyatakan kekerasan seksual memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia,”ujarnya.

Elisabeth mengungkapkan, dampak dari kekerasan seksual mencakup dampak fisik, sosial, maupun psikologis. Di sisi lain, upaya penanganan dan perlindungan bagi korban masih belum sebanding dengan beratnya dampak kekerasan seksual yang dialami korban.

“Ada empat, bagian penting yang nanti perlu dicermati dalam RKUHP, kalau disahkan pasti tidak merugikan antara lain terkait perzinaan, pencabulan, kontrasepsi dan aborsi. Hal ini masih bermasalah, dan prosesnya akan panjang untuk disahkan, namun kami akan tetap berjuang.”tegasnya.

Sementara itu, Dosen Filsafat Hukum dan Gender Unika Soegijapranata Donny Danardono menjelaskan untuk beberapa pasal seperti perkosaan sudah cukup bagus, karena berbeda dengan RKUHP sebelumnya, sedangkan RKUHP yang baru masuk dalam kejahatan terhadap kehormatan pemilik tubuh bukan masuk dalam kesusilaan.

“Namun banyak pasal yang membuat negara sangat otoriter. Misalnya pasal yang mengkriminalkan mereka yang menghina lembaga negara, presiden dan wakil presiden. Tidak ada definisi menghina, apakah menyampaikan pendapat yang kritis dianggap menghina? Jadi negara otoriter itu membahas definisi yang tidak jelas terutama yang bertentangan dengan kesusilaan,” tandasnya. (is)

51

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan