Pedagang Wajib Patuhi Aturan Dinas Perdagangan

SEMARANG (Asatu.id) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Danur Risprianto mengungkapkan, setiap pedagang wajib mengikuti aturan dari Pemkot, dalam hal ini Dinas Perdagangan soal penempatan lokasi jualan di area pasar. Sebab pembagian lokasi berdagang atau zonasi berjualan menjadi ranah Dinas Perdagangan yang selama ini mengelola dan mengatur aktivitas pedagang kaki lima (PKL).

Pendapat Danur disampaikan menanggapi penolakan PKL di Pasar Relokasi Pasar Johar Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) tentang sistem zonasi yang diberikan Dinas Perdagangan dalam. Penolakan disampaikan para pedagang saat sosialisasi penempatan los PKL di area relokasi PKL MAJT, Kamis (15/3).

PKL yang jumlahnya hampir seribu orang itu merupakan pindahan dari Pasar Yaik Semarang. Mereka tergabung dalam tiga kelompok atau paguyuban, yakni Persatuan Pedagang dan Jasa (PPJ), Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) dan kelompok yang tidak tergabung di dua paguyuban itu.

“Para PKL MAJT ingin mengatur zonasi sendiri dan Dinas Perdagangan ternyata bisa maklum dan mengalah. Tetapi kalau nanti sudah pindah ke pasar lagi, pedagang harus mengikuti aturan Dinas Perdagangan. Sebab yang berhak mengatur itu dinas, sesuai aturannya,” kata Danur.

Politikus Partai Demokrat itu memaklumi sikap para pedagang yang ngotot ingin mengatur sendiri karena ingin mendapatkan tempat terbaik sesuai keinginannya. Sehingga mereka menolak aturan yang ditawarkan Dinas Perdagangan. Karena sifatnya sementara, akhirnya Dinas Perdagangan memberi kelonggaran kepada para pedagang untuk mengatur zonasinya sendiri.

“Wajar mereka inginnya milih tempat di depan yang menurut mereka strategis untuk menawarkan dagangan. Tetapi tujuan Dinas Perdagangan kan juga baik. Yang penting dicari solusi terbaik,” tutur Danur. (udins)

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *