Bapenda Diminta Paparkan Rencana Kenaikan Upah Ketua RT dan RW

SEMARANG (Asatu.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang akan meminta klarifikasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sehubungan dengan rencana Bapenda menaikkan uang jasa atau upah penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Ketua RW dan Ketua RT.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengakui, pihaknya sudah mendengar wacana. Jika benar, Supriyadi berharap langkah yang dilakukan Bapenda sudah melalui kajian yang mendalam dan komprehensif.

“Ya, kami sudah mendengar. Maka kami segera meminta klarifikasi kepada Bapenda, apakah langkah yang diambil sudah melalui kajian mendalam dan komprehensif, atau hanya sekadar untuk optimalisasi kinerja Ketua RT dan RW,” katanya, baru-baru ini.

Menurut Supriyadi, kenaikan uang jasa penyampaian SPPT ke wajib pajak harus berdampak langsung terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB. Itu sebabnya legislatif perlu mendengar paparan dari Bapenda, agar dalam penggunaan anggaran untuk pembayaran kepada ketua RT dan ketua RW bisa tepat sasaran, yang dampaknya bermanfaat bagi msyarakat secara langsung.

Supriyadi juga mengingatkan anggaran untuk membayar uang jasa ketua RT dan ketua RW harus diputuskan bersama dengan DPRD Kota Semarang.

Bapenda merencanakan menaikkan upah atau jasa penyampaian SPPT pajak untuk Ketua RW dan Ketua RT. Salah satu tujuannya untuk mengoptimalkan kinerja Ketua RT dan RW sebagai upaya pencapaian target pajak bumi dan bangunan dari masyarakat tahun 2018. Sehubungan dengan rencana itu, Bapenda menganggar dana Rp 2,6 miliar.

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *