Ombudsman Terima Laporan Dugaan Pungli Perekrutan Perangkat Desa

SEMARANG (Asatu.id) – Pihak Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah sedang mendalami sejumlah laporan yang masuk mengenai pungutan liar dalam proses perekrutan perangkat desa di sejumlah daerah.

“Kami menerima beberapa laporan dugaan maladministrasi berupa dugaan pungli dalam seleksi perangkat desa. Saat ini, kami masih melakukan pemeriksaan,” kata Plt Kepala Ombudsman Jateng, Sabarudin Hulu.

Atas laporan yang masuk itu, lanjut Sabarudin, pihaknya lantas mendorong Inspektorat kabupaten/kota dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pungli tersebut.

“Dari pemeriksaan aparat penegak hukum di daerah, kami akan mengetahui apakah ada penyalahgunaan wewenang atau justru terjadi korupsi ataupun pungli,” tuturnya.

Aparat penegak hukum lain yang diajak berkoordinasi, menurut Sabarudin adalah Ditreskrimsus Polda Jateng terkait dengan penanganan perkara pidana khusus, seperti perbuatan korupsi dan pungli dalam seleksi perangkat desa.

Salah satu daerah yang kini tengah dalam pengawasan Ombudsman terkait dugaan pungli itu, yaitu di daerah Pati.

“Modusnya, menurut dia, anggaran pelaksanaan seleksi perangkat desa dibebankan kepada bakal calon perangkat desa,” tuturnya.

Biaya itu, papar Sabarudin, seharusnya tidak dibebankan kepada bakal calon perangkat desa. Terdapat penafsiran lain dari perangkat desa atas peraturan bupati mengenai sumber anggaran yang sah.

Seharusnya, supaya tidak melanggar hukum, kades wajib koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memahami peraturan bupati tersebut.

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *