Banyak Laporan Masuk Ombudsman, Pelapor Minta Identitas Dirahasiakan

SEMARANG (Asatu.id) – Masyarakat sebenarnya banyak yang mengetahui adanya kasus dugaan pungutan liar (pungli). Namun untuk  adanya kasus dugaan korupsi yang diketahuinya, banyak warga masyarakat yang belum berani, di samping memang tidak tahu harus melapor kemana dan prosedurnya bagaimana.

Plt Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin Hulu mengakui, banyak laporan yang masuk ke pihaknya, namun jika laporan itu akan diproses ternyata pelapor minta identitasnya tidak disebutkan atau dirahasiakan.

Sabarudin mencontohkan kasus dugaan korupsi atau pungli yang terjadi pada proses perekrutan perangkat desa di beberapa daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ada laporan yang masuk dan mengharuskan pihak Ombudsman melakukan pendalaman. Namun pelapor minta identitasnya disembunyikan.

“Dalam kasus semacam ini, masyarakat masih belum berani melapor. Beberapa laporan yang diterima Ombudsman Jateng, pelapor meminta identitasnya dirahasiakan,” katanya, baru-baru ini.

Ombudsman Jateng sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara negara dan pemerintahan, mendorong para kepala daerah di kabupaten/kota untuk berkomitmen mewujudkan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 25/2009, dengan menyelesaikan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, berkualitas, dan ada kepastian.

Laporan paling banyak yaitu masalah pelayanan pendidikan, kemudian pelayanan penegak hukum, pelayanan pertanahan, dan pelayanan perbankan atau sektor keuangan.

“Urutan 1 pemda, urut 2 penegak hukum, ke 3 kantor pertanahan dan ke 4 perbankan,” katanya.

 

25

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan