Komisi B DPRD Kota Semarang Timbang Kebijakan PBB Tahun 2018

SEMARANG (Asatu.id) – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet menjelaskan dalam rangka menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah kota Semarang telah menekan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Senin (12/3)

“Untuk mengejar kenaikan PAD tidak berarti harus menaikan nominal, akan tetapi bisa dengan mengoptimalkan wajib pajak yang belum taat membayar,” ujarnya saat ditemui Asatu.id dalam Dialog Interaktif Prime Topic “Menimbang Kebijakan PBB Kota Semarang Tahun 2018” di Hotel Pandanaran.

Menurutnya, potensi PAD dari sektor non pajak juga perlu dioptimalkan, seperti retribusi parkir, laba BUMD dan lain-lain. Selain itu, hal ini juga harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.

“Peraturan UU dan Perda tersebut menjelaskan seharusnya kenaikan pajak setiap 3 tahun sekali, sementara wilayah Semarang setiap tahun telah mengalami kenaikan,”ungkapnya.

Agus Riyanto menambahkan, harapannya pemerintah menerapkan peraturan yang berlaku baik itu dari UU maupun Perda, sesuai aturan kenaikan PBB 3 tahun sekali.

“Mudah-mudahan, ke depan jika target kenaikan PAD 12,5 persen maka PBB juga naik dengan presentase yang sama bukan seperti yang terjadi sekarang,” tandasnya. (is)

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *