Uji Publik DPS, KPU Berharap Ada Tanggapan Masyarakat

SEMARANG (Asatu.id) – Setelah data pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan sejak 20 Januari sampai 18 Februari 2018 lalu, akan dilakukan tahap uji publik daftar pemilih sementara (DPS).

Uji publik daftar pemilih sementara (DPS) akan dilakukan di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di masing-masing kelurahan dengan melibatkan seluruh ketua RT setempat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Joko Purnomo mengatakan, tahap uji DPS akan diumumkan selama sembilan hari di kelurahan masing masing.

“Uji publik itu kita lakukan nanti setelah DPS tersusun dan diumumkan selama sembilan hari,” ujarnya, Kamis (8/3).

Pihaknya berharap, dari pengumuman selama sembilan hari tersebut mampu direspon masyarakat. Jika mendapati belum tercantumnya nama salah satu anggota keluarga dalam DPS bisa segera dilaporkan.

“Saat pengumuman inilah yang sebenarnya kita undang setiap kepala keluarga, untuk mengecek anggota keluarganya apakah sudah masuk DPS atau belum. Ini upaya kita untuk mendorong masyarakat aktif ngecek DPS, ya setengah memaksa memang,” imbuhnya.

“Apabila pada saat pengecekan atau uji publik DPS didapati ada nama masyarakat belum masuk, maka kepala keluarga yang bersangkutan bisa melapor ke ketua RT dan petugas PPS. Sehingga, bisa segera disusulkan untuk masuk di daftar pemilih tetap (DPT),” tukasnya. (is)

 

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *