Keluarkan Dua Siswa, SMAN 1 Semarang Resmi Digugat ke PTUN

SEMARANG (Asatu.id) – Kuasa hukum orang tua AF dan AN, siswa SMAN 1 Semarang yang dikeluarkan pihak sekolah, akhirnya mendaftarkan gugatan terhadap kepala sekolah ke PTUN Semarang, Rabu (7/3).

Kuasa hukum penggugat menganggap AF dan AN tidak mendapat kepastian nasib tentang ujian nasional (UN) yang sebentar lagi harus dihadapi.

Listyani Widyaningsih, koordinator kuasa hukum orang tua AN mengatakan, gugatan itu dilakukan sebagai tanggapan tidak diresponnya somasi yang dikirimkan kepada kepala sekolah agar mencabut kebijakannya berupa penerbitan Surat Pengembalian Siswa ke Orang Tua/ Wali Nomor 422/104/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama AN (objek sengketa).

“Gugatan sudah kami masukkan ke PTUN Semarang dengan Nomor registrasi 31/G/2018/PTUN.Smg,” kata Listyani, dalam keterangan tertulisnya.

Listyani menuturkan, penerbitan objek sengketa tersebut sangat dipaksakan dan mengada-ada. Karena di dalam Buku Tata Tertib Peserta Didik SMAN 1 Semarang yang sah berlaku di lingkungan SMA Negeri 1 Semarang milik AN masih bersih dan tidak tertulis pelanggaran apapun yang dilakukan oleh AN.

“Padahal, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik SMAN 1 Semarang akan ditulis di buku Tata Tertib tersebut dengan ditandatangani oleh peserta didik yang melakukan pelanggaran,” tuturnya.

Selain itu, tambahnya, buku berisi pelanggaran tersebut juga ditandatangani guru BK/Kesiswaan dengan disebutkan/ditulis jenis pelanggaran yang dilakukan beserta poin yang didapatkan. Kemudian poin tersebut diakumulasikan hingga menentukan sanksi apa yang nantinya akan didapatkan peserta didik tersebut.

Namun, sambungnya, menjadi aneh jika kemudian tergugat menyatakan AN tiba-tiba telah mendapatkan 120 poin dengan rincian pasal yang sama sekali tidak dimengerti anak penggugat dan penggugat karena AN merasa tidak melakukannya.

“Tergugat bahkan tidak menyebutkan secara jelas pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh AN,” paparnya.

Salah satu kuasa hukum orangtua AN, Denny Septiviant menambahkan, tindakan Tergugat yang langsung mengeluarkan AN dari SMAN 1 Semarang dengan mengembalikan kepada Penggugat selaku orang tuanya tanpa melalui proses teguran lisan maupun tertulis.

Dengan demikian, tidak ada tindakan yang edukatif sama sekali yang dilakukan oleh Tergugat. Hal itu jelas sudah melanggar pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Bahkan tindakan edukatif belum dilakukan, namun didahului dengan mengusir AN dari sekolah serta tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran di kelasnya.

“Tindakan tergugat ini menyebabkan AN kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di SMAN 1 Semarang,” tambahnya. (udins)

 

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *