APKLI Siap Jembatani Kepentingan PKL dan Pemerintah

SEMARANG (Asatu.id) – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Semarang, siap menjadi mediator dan menjembatani kepentingan para pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah, seperti yang diharapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Usai dilantik beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 2 Maret 2018 lalu, para pengurus DPD APKLI Kota Semarang dibawah kepemimpinan KRA Indah Handayani, bertekat langsung mengambil peran dalam penataan dan penertiban PKL.

Indah mengatakan, APKLI akan memposisikan diri sebagai mediator antara pemerintah dengan PKL. Dari datanya, saat ini ada sekitar 150.000 PKL yang ada di Kota Semarang. Dari jumlah tersebut, diakuinya mayoritas tidak berizin dan beberapa menempati lahan milik pemerintah.

“Kami akan segera melakukan pendataan ulang terkait keberadaan PKL di Kota Semarang. Sehingga nantinya bisa kami fasilitasi agar ketika terdampak penataan oleh Pemkot, para PKL bisa mendapatkan haknya,” kata Indah.

Indah mengakui, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sedang gencar melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL), baik karena terdampak pembangunan maupun menempati area terlarang. Dalam proses penataan tersebut, terkadang terkendala adanya PKL yang menolak direlokasi.

Untuk itu, diperlukan mediator yang menjembatani kepentingan antara Pemkot Semarang dengan para PKL yaitu Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Khususnya saat mediasi antar kedua pihak terjadi kebuntuan.

Indah juga menyikapi soal penataan PKL oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Menurutnya, sejauh ini apa yang dilakukan sudah memanusiakan para PKL. Hal itu dinilai dari proses relokasi yang diawali dengan rangkaian sosialisasi hingga penyediaan lahan atau tempat pengganti.

“Mereka tidak asal relokasi. Tapi sudah diawali sosialisasi dan pemberitahuan. Sejauh ini upaya Dinas Perdagangan masih manusiawi,” tuturnya. (udins)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *