Bawaslu Temukan Pelanggaran Kades-Camat Tak Netral

SEMARANG (asatu.id) – Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Sri Wahyu Ananingsih mengatakan, sebanyak 19 Kepala Desa dan satu Camat di Jawa Tengah telah melanggar pasal 71 ayat 3 UU 10 tahun 2016 tentang netralitas kades dan ASN dalam pemilu.

Anna, sapaan akrabnya, sesuai hasil laporan Panwaslu setempat, belasan kades dan satu camat tersebut terbukti menghadiri acara deklarasi pemenangan salah satu paslon.

“14 kades yang melanggar itu berasal dari Purworejo dan lima lainnya dari Kudus. dan Camat yang melanggar itu dari Kudus,” ujarnya seusai acara Sosialisasi Pengawasan Kepada Media di Crowne Hotel, Rabu (28/2).

Ia menambahkan, tindak pelanggaran yang dilakukan belasan kades saat ini sudah diproses oleh pihak dari Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Bawaslu, lanjutnya, saat ini tengah meminta pendapat dari para saksi ahli.

Jika memang terbukti, lanjutnya, belasan kades dan satu camat tersebut akan mendapatkan sanksi berupa pidana atau denda. Ia menambahkan, dari awal pihaknya sudah peringatkan agar tak terlibat dalam prosesi kampanye atau kegiatan politik praktis lain.

“Kalau terbukti, pasti ada sanksi pidana bagi mereka. Saat ini kami sedang memintai klarifikasi sama yang di Kudus sana. Kita tunggu prosesnya sampai selesai agar dapat merekomendasikan sanksi kepada Komisi ASN,” imbuhnya.

Anna menambahkan, saat ini belum menemukan pelanggaran yang dilakukan secara langsung oleh paslon. Namun, selama dua pekan masa kampanye pilkada atau Pilgub Jateng berlangsung, pelanggaran berupa keterlibatan ASN marak ditemukan.

“Di Brebes dan Jepara ada kasus mirip seperti ini. Ada juga kasus lain yakni berupa pencatutan sepihak nama tokoh masyarakat dan itu banyak ditemukan dalam alat peraga kampanye,” tukasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *