NJOP Direvisi, Dewan Imbau Warga Tahan Bayar PBB

SEMARANG (Asatu.id) – Keputusan kenaikan PBB yang tinggi di atas 50% sempat meresahkan warga masyarakat yang merasa keberatan, hingga akhirnya Walikota Semarang Hendrar Prihadi melakukan koordinasi dan merevisi NJOP agar PBB tidak memberatkan.

Atas sikap walikota tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet meminta agar warga jangan membayar pajak terlebih dahulu hingga dapat tagihan pajak yang baru.

Agus memberikan apresiasi kepada Pemkot yang meninjau ulang NJOP, namun Agus juga menilai Pemkot kurang koordinasi. “Keputusan peninjauan NJOP ini cukup terlambat sehingga membingungkan masyarakat. Karena untuk Pajak tahun 2018 sudah banyak yang mendapatkan tagihan melalui surat pemberitahuan pajak dan mungkin sudah banyak juga yang melakukan pembayaran.

Selain itu, menurut Agus Riyanto, pemerintah juga harus cepat menerbitkan surat pemberitahuan pajak tahunan yang baru merevisi tagihan pajak sebelumnya.

“Insya Allah kami akan segera melakukan koordinasi ke Bapenda, karena persoalan PBB ini ternyata juga kompleks dan banyak membingungkan masyarakat, masyarakat yang belum membayar pajak, di tahan dulu hingga mendapatkan tagihan baru sesuai kebijakan penurunan NJOP. Untuk yang sudah membayar kita juga akan koordinasi agar kelebihan bayar bisa dikembalikan,” jelas Agus.

Sebelumnya, banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Semarang atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018, ditindaklanjuti Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dengan merevisi kebijakan tersebut. Kenaikan PBB tahun 2018 diturunkan hingga 40 persen. Keputusan itu diambil oleh Walikota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut setelah melakukan rapat terbatas, Senin (26/2) malam.

Hendi menekankan bahwa besaran kenaikan PBB yang ditetapkan pada saat ini dirasa penting untuk direvisi atas dasar aspirasi masyarakat. “Kita tidak bisa menutup mata bahwa nyatanya kenaikan PBB yang saat ini dirasakan masyarakat sungguh membebani, maka saya minta dilakukan penghitungan ulang,” tegas Hendi kepada seluruh peserta rapat.

“Revisi ini juga berlaku untuk masyarakat yang sudah membayarkan PBB 2018, yang saya minta untuk kemudian diberikan kompensasi,” tambah Hendi.

Kompensasi yang dimaksud Hendi tersebut antara lain adalah dengan mengakumulasikan kelebihan pembayaran PBB 2018 untuk pembayaran PBB di tahun berikutnya.

“Jadi setelah kita turunkan kenaikannya, untuk yang sudah membayar, kelebihannya akan digunakan untuk PBB di tahun berikutnya, jadi tidak akan hilang,” jelas Hendi.

Adapun untuk yang NJOP-nya di bawah Rp 130 juta, Hendi menegaskan komitmennya untuk menggratiskan biaya PBB yang harus dibayarkan. “Sehingga untuk NJOP di bawah 130 juta yang seharusnya gratis tetapi justru terbayarkan, harus segera dikembalikan melalui anggaran perubahan di 2018 ini,” tandasnya. (udins)

76

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *