DPRD Apresiasi Terobosan e-SPTPD Bapenda

SEMARANG (Asatu.id) – Kalangan anggota DPRD Kota Semarang, mengapresiasi upaya Bapenda dalam memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, yakni lewat sistem elektronik (e-SPTPD).

Sistem online itu merupakan terobosan baru yang untuk sementara baru diberlakukan untuk wajib pajak sektor hotel, restoran, hiburan dan parkir.

Wakil Ketua Komisi B, Danur Rispriyanto, mengatakan, munculnya e-SPTPD ini, adalah bagian dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Komisinya beberapa waktu lalu. Dalam inspeksi itu, diketahui tempat pelayanan pembayaran pajak tidak representatif.

“Perlu diketahui, 80 persen APBD itu bersumber dari PAD (pendapatan asli daerah–red). Lah kalau kantornya berdesakan seperti itu, maka sangat tidak mendukung,” katanya, Jumat (23/2).

Selain itu, Komisi B juga meminta Bapenda untuk melakukan upaya untuk mengurangi tatap muka dengan wajib pajak. Sehingga, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor Bapenda dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

“Nah, kemudian muncullah aplikasi ini. Karenanya kami apresiasi upaya dari Bapenda. Artinya kan sudah ada tindak lanjut Bapenda sebagai follow up hasil sidak kami beberapa waktu lalu,” tuturnya.

Sebenarnya, kata Danur, ada kekhawatiran meski pelayanan sudah dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPTPD. Kekhawatiran tersebut mengenai software yang memungkinkan masih mudah dibobol hacker.

Selain itu, adanya gangguan jika listrik padam atau internet terputus. Maka pelayanan secara online tidak bisa dipergunakan. Ditambah lagi jika master utama aplikasi terserang virus, maka dikhawatirkan data wajib pajak akan hilang.

“Namun setelah saya tanyakan, ternyata Bapenda sudah mengantisipasi hal itu semua. Sehingga peluangnya sangat kecil sekali jika data wajib pajak ini hilang. Karena sudah ada backup datanya di PIP (pusat informasi publik),” katanya.

Meski demikian, Danur berharap pelayanan secara online ini tidak hanya berlaku bagi wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir saja. Ke depannya, semua sektor wajib pajak diharapkan juga menggunakan sistem yang sama. (udins)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *